“Negara seharusnya menjadi pemersatu, bukan pelepas tangan. Ketika menteri dalam negeri berkata ‘silakan gugat’, itu bukan solusi, itu provokasi. Itu bentuk pembiaran. Itu penghinaan terhadap semangat rekonsiliasi,” tegasnya.

Namun, Nyak Dhien tetap melihat harapan pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai membangun kembali kepercayaan dengan Aceh.

“Kita lihat kedekatan Presiden Prabowo dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai sinyal rekonsiliasi nasional. 

Prabowo adalah mantan Komandan Kopassus, Muzakir Manaf adalah mantan Panglima GAM. Kedekatan ini tak boleh dikhianati oleh menteri-menteri yang tidak memahami akar luka Aceh,” ungkapnya.

Baca juga: Terkait 4 Pulau di Singkil Diambil Sumatra Utara, Tito Karnavian Persilakan Aceh Gugat ke PTUN

Nyak Dhien menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera turun tangan secara langsung, bukan hanya untuk membatalkan keputusan sepihak itu, tetapi juga untuk mencopot Tito Karnavian dari jabatannya.

“Jika Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia berbeda dari pendahulunya, maka ini saatnya. 

Tito Karnavian telah mencederai kepercayaan Aceh dan melecehkan MoU Helsinki. Presiden harus memihak pada perdamaian, bukan pada pengkhianatan,” tutupnya.

Baca juga: Empat Pulau Aceh Lepas ke Sumut, Tapi Fakta Lapangan dan Dokumen Lama Tunjukkan Hal Ini