Menurut Efrianto, Kejaksaan berkomitmen menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Penetapan empat tersangka atas perkara dugaan tipikor pada pekerjaan pembangunan jembatan kawasan wisata hutan mangrove pada Disporapar Langsa TA 2019 ini bukan semata bentuk tindakan hukum.

"Namun merupakan langkah nyata Kejaksaan dalam mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas," ungkap Kajari Langsa, Efrianto, SH, MH.

Menurut Efrianto, Kejaksaan berkomitmen menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kejaksaan Negeri Langsa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah Kota Langsa untuk terus mengawal dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara bijak dan objektif.

"Berkaitan dengan hal itu, kami mohon untuk selalu diberikan dukungan kepada tim penyidik dalam hal percepatan penangan perkara yang ditangani oleh Kejari Langsa," pungkas Kajari. 

Tersangka Tidak Ditahan

Baca juga: Diklaim Royal Wedding Termegah, Intip Penampilan Al Ghazali & Alyssa Daguise Dalam Unduh Mantu

Penyidik Kejaksaan Negeri Langsa tidak melakukan penahanan empat tersangka tipikor pekerjaan pembangunan jembatan kawasan wisata hutan mangrove pada Disporapar Labgsa TA 2019.

"Keempat tersangka tidak ditahan, karena selama ini mereka koperatif, setiap diperlukan mereka selalu hadir untuk dimintai keterangan oleh penyidik," jelas Kajari Langsa, Efrianto, SH, MH.

Sementara ketika ditanya apakah sudah ada kerugian negara dikembalikan, Kajari Langsa ini mengaskan bahwa hingga kini belum ada pengembalian uang negara tersebut. 

"Sampai saat ini memang belum ada kerugian negara yang dikembalikan oleh keempat tersangka," sebutnya lagi. 

Kerugian Negara Rp 561.849.421

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Aceh atas perkara dugaan tipikor pada pekerjaan pembangunan jembatan kawasan wisata hutan mangrove pada Disporapar Langsa TA 2019.

Baca juga: Kapolres Lhokseumawe AKBP Ahzan Terima Penghargaan Pelayanan Prima dari Kapolri 

"Kerugian keuangan negara atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kurang mutu, dan kurang volume dari nilai kontrak senilai Rp 561.849.421," ujar Kajari Langsa, Efrianto, SH, MH.