Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Komandan KRI Pulau Ratewo dan Komandan KRI Monginsidi.

Karier Slamet makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kasilingstra Ditdik Seskoal pada 1991.

Pada 2000, Slamet dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Waasrenum TNI.

Tak lama setelah itu, ia diutus untuk menduduki posisi jabatan sebagai Asrenum Panglima TNI.

Pada tahun 2003, Slamet Soebijanto kemudian ditugaskan untuk mengemban jabatan sebagai Pangarmatim.

Di tahun yang sama, ia lalu dimutasi menjadi Wagub Lemhannas.

Baru setelah itu Slamet Soebijanto diangkat sebagai KSAL pada tahun 2005.

Baca juga: Isi Surat Pemakzulan Gibran dari Wapres yang Dikirim Purnawirawan TNI ke DPR RI: Singgung Putusan MK

Forum Purnawirawan TNI Ancam Duduki MPR

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, jika DPR dan MPR tak kunjung memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Ketegangan politik meningkat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan siap mengambil langkah paksa terhadap DPR dan MPR terkait mandeknya proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, menegaskan pihaknya kecewa karena surat resmi pemakzulan yang dikirim tak kunjung ditanggapi lembaga legislatif.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam pernyataannya.

Slamet menyebut kehadiran Gibran di pucuk kekuasaan sebagai "situasi genting bagi bangsa".

Ia menilai Indonesia berada di "ujung tanduk" dan harus diselamatkan dari potensi kehancuran.