MaTA Nilai akan Bebankan Pemerintah Daerah 

Terpisah, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti wacana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI membangun sejumlah batalyon baru untuk TNI AD di Aceh. Ia menilai, di tengah kondisi fiskal yang tidak sehat, rencana pembangunan batalyon di sejumlah wilayah Aceh ini akan menjadi beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah karena harus menyediakan lahan. 

“Walaupun secara anggaran pembangunan baru adalah sumbernya APBN, tetapi dalam konteks daerah bagi pemerintah daerah kan juga akan beban ini. Walaupun misalnya pemerintah daerah tidak mengeluarkan pernyataan secara resmi mereka beban, tapi secara tidak langsung bagi pemerintah daerah ini menjadi beban karena harus menyediakan lahan,” kata Alfian kepada Serambi, Kamis (3/7/2025). 

Menurut Alfian, Kemenhan seharusnya membuat kajian lebih mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan program, karena saat ini kondisi keuangan pemerintah daerah sedang tidak baik-baik saja. “Karena seharusnya kan pemerintah daerah hari ini fokus bagaimana memaksimalkan terhadap inflasi, memaksimalkan terhadap fiskal yang memang kita tahu bahwa sedang kacau balau,” ujarnya. 

Alfian menyarankan Kemenhan agar dapat mengalihkan anggaran pembangunan batalyon baru tersebut untuk difokuskan pada program-program kolaborasi antara TNI dengan masyarakat, seperti membangun infrastruktur di daerah-daerah yang masih terisolir di Aceh. 

“Jadi sangat populer kalau misalnya uang ini Menhan menggunakan misalnya membangun program-program di daerah-daerah telisolir di Aceh, daerah-daerah yang belum tersentuh pelayanan publik yang itu ada kolaborasi antara TNI dengan rakyat Aceh, itu lebih keren saya pikir lebih populer,” jelasnya. 

Di sisi lain, Alfian juga menilai wacana pembangunan batalyon baru di Aceh secara tidak langsung memicu persepsi masyarakat bahwa pemerintah pusat masih sangat mencurigai Aceh yang merupakan daerah bekas konflik. Hal tersebut sudah terbukti, sebab sejak awal wacana pembangunan batalyon mencuat, berbagai lapisan masyarakat kompak menyuarakan penolakan. 

“Karena perlu diingat bahwa ketika penempatan batalyon dan penempatan pasukan dengan jumlah besar, maka pesan yang ada di benak rakyat Aceh adalah pusat masih mencederai Aceh dan ini akan berpotensi menjadi preseden buruk untuk jangka panjang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Alfian berharap kepada Gubernur Aceh dan DPRA yang saat ini diisi oleh para pelaku sejarah perdamaian Aceh dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi wacana pembangunan batalyon baru ini. “Intinya ini tidak ada penambahan baru, walaupun kita tahu sekarang kan ada upaya dari pemerintah pusat modus berbagai macam soal ketahanan pangan misalnya,” pungkasnya. (ra)