Selain itu, perusahaan-perusahaan dan para pihak terkait lainnya juga disebut menerima uang mencapai Rp 1,03 triliun.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa Prasetyo telah bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

Perbuatannya juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam hal ini Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan. 

Adapun hal meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan berusia lanjut.

Atas vonis majelis hakim tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa Prasetyo Boeditjahjono bersama kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. 

Jaksa maupun terdakwa memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan menerima ataupun mengajukan banding atas vonis majelis hakim tersebut.(*)

Baca juga: Ini Daftar Nama Para Pejabat Pemkab Bireuen yang Sudah Mengikuti Job Fit, Sebagian Akan Dirotasi

Baca juga: Persiraja Siap Tempur, Kenalkan 2 Pemain Asing Baru, Asal Inggris dan Skotlandia