Ramai Isu Amplop Kondangan Bakal Dipajaki Pemerintah, Anggota DPR RI Meradang, Begini Katanya

SERAMBINEWS.COM – Wacana penerapan pajak terhadap uang "amplop kondangan" yang diterima dalam resepsi pernikahan memicu sorotan publik. 

Isu ini pertama kali mencuat dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran petinggi Danantara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana tersebut. 

Ia menyebut bahwa informasi yang diterimanya menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengenakan pajak terhadap pemberian uang dalam acara hajatan, seperti pernikahan.

Baca juga: Kriteria Toko Online di Marketplace yang Kena atau Bebas Pajak 0,5 Persen, Siapa Saja?

Politikus PDI-P itu menyebut wacana tersebut berpotensi menambah beban masyarakat yang saat ini sudah merasa terhimpit. 

Ia menegaskan, jika benar wacana ini akan diberlakukan, maka itu merupakan bentuk kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah,”

“Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit,” jelas Mufti, dilansir dari Kompas.com.

Mufti awalnya mengkritisi kebijakan pengalihan dividen BUMN ke Danantara, yang dinilai justru mengurangi penerimaan negara. 

Menurut dia, kebijakan itu akhirnya memaksa Kementerian Keuangan mencari cara lain untuk menambal defisit. 

Salah satunya dengan menerapkan berbagai kebijakan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

“Padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukan, nah Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal defisit,”

“Yang kemudian lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin,” ujar Mufti dalam rapat. 

Mufti lantas menyoroti berbagai jenis penghasilan masyarakat yang kini dikenakan pajak, mulai dari pelaku usaha atau pedagang daring hingga influencer. 

“Bagaimana Pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak,”

“Bagaimana mereka, para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekarang dipajaki,” ucap Mufti. 

Menurut Mufti, kebijakan pajak yang muncul belakangan ini membuat banyak pelaku UMKM dan anak-anak muda yang berjualan secara daring menjadi ragu untuk melanjutkan usahanya. 

“UMKM juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang berjualan di toko-toko online mulai menghitung ulang, Pak,”

“Maka ini adalah bagian dari dampaknya, apa sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara,” ungkapnya. 

Mufti pun mempertanyakan jaminan bahwa Danantara bisa mengelola dana negara secara lebih baik dibanding langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan. 

“Pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang lebih baik dibanding dikelola Kementerian Keuangan, daripada dikelola negara?” pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak Beri Penjelasan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun lewat transfer digital. 

Penegasan ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, merespons kabar yang menimbulkan keresahan di masyarakat. 

"Pernyataan tersebut mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum," kata Rosmauli, Rabu (23/7/2025), dilansir dari Kontan.

Menurut dia, sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis memang bisa menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. 

Namun, tidak semua kondisi langsung dikenakan pajak. 

"Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP," tegas Rosmauli. 

Ia juga menjelaskan sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu setiap wajib pajak melaporkan sendiri penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 

"DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan, dan tidak memiliki rencana untuk itu," kata dia lagi. 

Kepada Kontan.co.id, Mufti membenarkan pernyataan tersebut dan menyebut mendengar langsung rencana itu. 

Namun ia berharap rencana tersebut tidak dilanjutkan. 

"Saya mendengar bisik-bisik wacana itu, semoga gak jadi ya," ujar Mufti.  

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca dan Ikuti Berita Serambinews.com di GOOGLE NEWS 

Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM