SERAMBINEWS.COM, BOGOR - Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga bulan menuai gelombang protes dari masyarakat.

Warga menilai kebijakan tersebut tidak hanya menyulitkan, tetapi juga dianggap ketinggalan zaman dan menyamaratakan semua nasabah sebagai pihak yang patut dicurigai.

Mereka mempertanyakan dasar pemblokiran yang dilakukan secara sepihak, tanpa proses verifikasi atau pemberitahuan, terlebih terhadap rekening yang memang jarang digunakan namun masih dianggap penting.

Kebijakan PPATK yang memblokir rekening tidak aktif (dormant) juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat bawah, termasuk warga penerima bantuan sosial (bansos).

Mardiyah (48), pedagang kecil asal Citayam, Bogor, mengaku kesulitan setelah salah satu rekening bank miliknya diblokir karena dianggap tidak aktif.

Rekening tersebut dulunya digunakan untuk menerima bansos dan masih dianggap penting oleh Mardiyah, meskipun tidak sering diisi.

“Saya punya dua rekening, satu buat usaha, satu lagi yang dulu dipakai menerima bantuan. Sekarang katanya diblokir karena enggak aktif tiga bulan. Saya juga kaget, padahal itu rekening masih saya anggap penting,” ujar Mardiyah saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (30/7/2025).

Sebagai pelaku usaha mikro dengan pendapatan tidak menentu, Mardiyah mengatakan bahwa ia hanya bisa menabung ketika ada penghasilan lebih.

“Lah saya ini pedagang kecil, naruh uang di sana (rekening bank) kalau ada lebih. Kalau lagi sepi, ya kosong. Tapi bukan berarti itu rekening bodong, kan?” katanya.

Kini, Mardiyah harus menjalani proses administrasi untuk mengaktifkan kembali rekeningnya.

Ia mengaku bingung dan kesulitan karena prosedur dianggap terlalu rumit.

“Kalau nanti ada uang lebih, bisa saya pakai lagi. Tapi sekarang malah dibekukan, disuruh urus ini itu. Buat orang kecil kayak saya, itu nyusahin,” tambahnya.

Ia berharap PPATK tidak menyamaratakan semua rekening dormant sebagai rekening bermasalah.

Menurutnya, kondisi masyarakat bawah harus menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan kebijakan.

“Kadang orang baru isi tabungan pas lagi dapat rezeki. Bukan berarti mau nyalahgunain. Harusnya lihat juga kondisi masyarakat bawah, jangan semua disamain,” tegasnya.

Baca juga: PPATK Sebut Sudah Buka Kembali 28 Juta Rekening yang Diblokir, Tapi Ternyata Tidak Otomatis