SERAMBINEWS.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo berencana menarik utang baru senilai Rp 781,8 triliun pada tahun 2026.

Tambahan utang baru ini akan semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, target pembiayaan dari utang pemerintah ditetapkan Rp 781,9 triliun.

Bila dirinci lebih lanjut, tambahan utang pemerintah tersebut meliputi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 749,2 triliun dan pinjaman senilai Rp 32,7 triliun.

Sementara pada 2025, target penarikan utang melalui SBN adalah Rp 585,1 triliun.

Adapun pinjaman senilai Rp 130,4 triliun.

Pembiayaan utang yang mencapai Rp 749,2 triliun dilakukan pemerintah sebagai upaya menutup defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Bila menilik ke belakang, jumlah tambahan utang pemerintah pada RAPBN 2026 ini adalah yang tertinggi kedua sepanjang sejarah Indonesia.

Penarikan utang tertinggi pemerintah Indonesia terjadi pada 2021 atau saat pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah Indonesia menambah utang sebesar Rp 870,5 triliun.

"Pada 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Namun kembali turun di bawah 40 persen pada akhir 2024 yang mencapai sebesar 39,8 persen," dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Adapun, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Angka ini terdiri dari sebesar Rp 705,5 triliun berupa SBN dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

Baca juga: Utang Indonesia Membengkak, Pemerintah Akan Tarik Utang Baru Rp 781,9 Triliun pada 2026

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 6,4 Persen, Didominasi Utang Pemerintah

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 430,4 miliar dollar Amerika Serikat (AS).