Kompak, Forum Keuchik Kuala Batee Tolak Kehadiran PT Abdya Mineral Prima

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Forum Keuchik Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi emas oleh PT Abdya Mineral Prima di wilayah setempat.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Keuchik Kuala Batee, Armaini, Kamis (28/8/2025).

Menurut Armaini, awalnya pihak perusahaan hanya meminta izin untuk melakukan survei di wilayah Kuala Batee. 

"Karena berkas pengajuan izin survei tersebut disampaikan oleh warga setempat, masyarakat pada awalnya tidak menaruh kecurigaan," ucap Armaini.

Namun, jelasnya, seiring waktu berjalan, isu rencana Izin Usaha Pertambangan tersebut berkembang dan menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

“Dengan demikian, kami dari Forum Keuchik Kuala Batee tegas menolak izin perusahaan PT Abdya Mineral Prima," ucapnya. 

Baca juga: PT Abdya Mineral Prima Diduga Serobot Lahan Warga, Wilayah Operasi 7 Desa

"Kita khawatir kegiatan ini nantinya akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar,” sambung Armaini.

Ia menambahkan, masyarakat merasa dikhianati karena perusahaan dinilai tidak konsisten dengan pernyataan awal. 

“Kita menilai pihak perusahaan telah mengingkari apa yang telah disepakati sejak awal, yaitu hanya sebatas izin survei,” papar dia. 

“Namun, sekarang sudah berkembang menjadi rencana izin usaha. Ini jelas membuat masyarakat resah,” ungkap Harmaini.

Seharusnya, kata Armaini, IUP yang dikeluarkan untuk PT tersebut setelah adanya berita acara resmi yang melibatkan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lokal. 

"Kita Forum Keuchik Kuala Batee juga saat ini sedang berupaya mencari kebenaran terkait keabsahan izin tersebut," kata Armaini.

“Kita ingin tahu dulu apakah benar IUP perusahaan ini dikeluarkan oleh kementerian atau bukan,” tukas dia. 

Baca juga: Rawan Konflik. Ipelmakuba Minta Mualem Batalkan IUP PT Abdya Mineral Prima

“Karena jika memang ada proses perizinan, masyarakat berhak tahu dan ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan sepihak merugikan masyarakat luas,” tambahnya.