Rawan Konflik. Ipelmakuba Minta Mualem Batalkan IUP PT Abdya Mineral Prima

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya) (Ipelmakuba) meminta Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf alias Mualem untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi emas PT Abdya Mineral Prima, yang akan beroperasi di wilayah Kuala Batee.

IUP Eksplorasi dengan No: 540/DPMPTSP/19/IUP EKS./2025, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh seluas 2319 hektare tersebar di tujuh gampong dalam Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya.

Ada pun tujuh gampong yang masuk dalam IUP Eksplorasi PT Abdya Mineral Prima itu, di antaranya Gampong Kota Bahagia, Panton Cut, Kampung Tengah, Blang Panyang, Drien Beurumbang, Krueng Batee, dan Alue Pisang.

"Kami sangat menyayangkan DPMPTSP Aceh tidak jeli melihat rekomendasi dukungan dari bawah yang tidak valid," tuturnya.

"Kami meminta agar izin PT tersebut dibatalkan jika tidak ingin terjadinya konflik," kata Ketua Ipelmakuba, Marisi Saputra, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: PT Abdya Mineral Prima Diduga Serobot Lahan Warga, Wilayah Operasi 7 Desa

Marisi menjelaskan, dari tujuh gampong yang dinyatakan masuk dalam IUP PT Abdya Mineral Prima, sebagian gampong tidak memberikan rekomendasi kepada PT tersebut.

"Artinya masyarakat tidak mendukung keberadaan PT tersebut, nyatanya warga tidak memberikan izin rekomendasi untuk tambang bijih emas tersebut,” urai dia. 

Seharusnya DPMPTSP Aceh meminta lampiran rekomendasi berjenjang dengan berita acara musyawarah desa sebelum mengeluarkan izin," tegasnya.

Marisi menambahkan, menurut informasi yang diterima pihaknya dari ketua Forum Keuchik Kuala Batee bahwa rekomendasi desa diduga dimemanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Menurut informasi yang kami dapatkan, awalnya perwakilan perusahaan meminta tandatangan untuk melakukan izin survei kepada pihak desa setempat untuk prospeksi potensi tambang, bukan rekomendasi izin tambang emas," ujarnya. 

Baca juga: Sulit Dapat Akses ke Kebun, Warga Lhoknga-Aceh Besar Minta PT SBA Bebaskan Lahan di Sekitar Tambang

Selain itu, sambung Marisi, tidak ada berita acara musyawarah dengan perangkat desa maupun masyarakat setempat dan kelompok yang akan terkena dampak dari kegiatan tambang tersebut.

"Tiba-tiba saja IUP eksplorasi keluar, ini membuat semua masyarakat Kuala Batee, 

khususnya di tujuh desa itu merasa tertipu oleh ulah PT tersebut," sebut Marisi.

Oleh karena itu, lanjutnya, mereka meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) untuk segera mencabut izin PT Abdya Mineral Prima.