Pemerintah Aceh Didesak Susun Neraca Pangan Hadapi Lonjakan Kebutuhan MBG

“Program MBG ini sangat bagus, apalagi jika seluruh bahan bakunya bisa dipasok dari Aceh sendiri. Tapi kalau kita tidak siap dan tidak mandiri, justru bisa menjadi malapetaka.” RUSTAM EFFENDI, Pakar Ekonomi dari USK

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Rustam Effendi, mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun neraca pangan, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan bahan pangan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut Dr Rustam, neraca pangan yang memuat data stok dan kebutuhan aktual sangat penting untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di Aceh. Ia memperingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, Aceh berisiko mengalami kekurangan pasokan komoditas seperti bawang, tomat, sayur-mayur, dan bahan pangan lainnya.

“Program MBG ini sangat bagus, apalagi jika seluruh bahan bakunya bisa dipasok dari Aceh sendiri. Tapi kalau kita tidak siap dan tidak mandiri, justru bisa menjadi malapetaka. Inflasi bisa terjadi karena stok barang tidak tersedia, sementara provinsi tetangga seperti Sumatera Utara mungkin tidak lagi mampu memasok kebutuhan Aceh karena harus memenuhi kebutuhan sendiri,” ujar Rustam kepada Serambi, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran MBG hingga ratusan triliun rupiah pada tahun depan akan berdampak langsung pada meningkatnya jumlah dapur MBG di seluruh provinsi, termasuk Aceh. Hal ini tentu akan mendorong lonjakan permintaan terhadap bahan pangan lokal.

“Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, kita akan kewalahan. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus segera bergerak, alokasikan sumber daya untuk memperkuat sektor pangan dan menciptakan kemandirian,” tegasnya.

Rustam juga menyoroti pentingnya sektor pertanian dalam struktur ekonomi Aceh. Ia menyebutkan bahwa sekitar 37 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh berasal dari sektor pertanian dan pertambangan. 

Oleh karena itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan sektor pertanian secara serius dan berkelanjutan. Secara bersamaan diikuti dengan pengembangan usaha di subsistem hilir dengan penguatan aktivitas pengolahan.

“Dengan kontribusi sebesar itu, sektor pertanian seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Aceh. Perkuat aktivitas di subsistem budidaya (on farm), dukung pembenahan subsistem pendukung seperti jalan usaha tani, irigasi, diperkuat lagi dengan hilirisasi. Aceh akan punya struktur ekonomi yang kuat. Ini momentum yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal,” pungkasnya.(sak)