Butuh Uluran Tangan Semua Pihak

BENCANA banjir yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, melainkan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam. Hingga 20 Desember 2025, tercatat 1.090 jiwa meninggal dunia, ratusan orang masih hilang, dan hampir setengah juta jiwa harus mengungsi dari rumah mereka. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata penderitaan yang menuntut kepedulian dan aksi nyata dari semua pihak.

Pemulihan Aceh tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah maupun pusat. Skala bencana ini menuntut kerja sama lintas batas, lintas lembaga, bahkan lintas negara. Malaysia, misalnya, telah menunjukkan komitmen kuat. Persatuan Konsumen Muslim Malaysia (PPIM) mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memfasilitasi distribusi bantuan melalui jalur diplomatik, agar 500 ton bantuan yang masih tertahan segera sampai ke Aceh. Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Perlis (MAIPs) bahkan mengalokasikan seluruh kotak amal Jumat dari masjid-masjid di Perlis untuk korban banjir Aceh. Ini bukti nyata bahwa ikatan persaudaraan dan semangat kemanusiaan tidak mengenal batas negara.

Namun, solidaritas saja tidak cukup. Bantuan harus dipastikan sampai ke tangan yang berhak. Di sinilah peran pemerintah Indonesia menjadi krusial. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa bantuan luar negeri untuk bencana dibebaskan dari pajak, asalkan melalui prosedur resmi dengan rekomendasi BNPB dan BPBD. Kepastian ini penting untuk meredam keresahan publik dan memastikan bahwa birokrasi tidak menjadi penghalang bagi niat baik. Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga menambahkan bahwa fasilitas kepabeanan telah disiapkan untuk mendukung penanggulangan bencana, sehingga tidak ada alasan bagi bantuan kemanusiaan terhambat oleh urusan administrasi.

Tinggal lagi kerelaan pemerintah Indonesia untuk membuka ruang bagi masuknya bantuan asing, yang saat ini masih ditutup.

Tajuk rencana ini menegaskan bahwa pemulihan Aceh adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat harus sigap memfasilitasi, pemerintah daerah harus transparan mendistribusikan, masyarakat sipil harus terus menggalang solidaritas, dan negara tetangga seperti Malaysia harus diberi ruang untuk menyalurkan kepeduliannya. Tanpa uluran tangan semua pihak, penderitaan korban akan semakin panjang, dan kepercayaan publik terhadap sistem penanggulangan bencana akan terkikis.

Lebih dari itu, bencana ini menjadi pengingat bahwa hubungan antarbangsa tidak hanya diukur dari diplomasi politik atau perdagangan, tetapi juga dari solidaritas kemanusiaan. Ketika masyarakat Perlis mengikhlaskan kotak amal Jumat untuk Aceh, mereka sesungguhnya sedang meneguhkan nilai universal: bahwa penderitaan manusia adalah tanggung jawab bersama. Begitu pula ketika pemerintah Malaysia memantau kondisi mahasiswa mereka di Aceh, hal itu menunjukkan bahwa kepedulian lintas batas adalah bagian dari tanggung jawab moral.

Banjir Aceh adalah panggilan nurani. Ia mengingatkan kita bahwa batas negara hanyalah garis di peta, sementara penderitaan manusia adalah realitas yang menuntut aksi bersama. Mari kita pastikan bahwa setiap bantuan, sekecil apa pun, menjadi bagian dari mozaik besar pemulihan Aceh. Karena hanya dengan kebersamaan, luka ini bisa perlahan sembuh, dan kepercayaan masyarakat terhadap solidaritas kemanusiaan akan kembali tegak.(*)

POJOK

500 ton bantuan dari Malaysia masih tertahan

Astaghfirullah

Mualem persilakan korban banjir manfaatkan kayu gelondongan

Asal jangan tanya siapa penebangnya, ya?

Harga semen di Aceh naik tak wajar

Ini mencari untung ditengah kesulitan masyarakat, kan?