RSUDZA, Profesionalitas yang Tersandera

Dalam setiap pansus DPRA, Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUDZA) selalu menjadi sorotan. Entah dewan periode lama (2019–2024), atau periode kini (2024–2029), rumah sakit milik Pemerintah Aceh ini kerap disidak, selalu jadi bidikan utama. Maklum saja, RSUDZA memang sangat spesial. Bukan hanya sebagai rumah sakit pusat rujukan utama di Aceh, tetapi juga sebagai rumah sakit dengan klaim BPJS Kesehatan terbesar. Semua rumah sakit di kabupaten/kota merujuk ke sini untuk pasien-pasien yang tak bisa ditangani di daerah. Alatnya lebih lengkap, memiliki banyak dokter spesialis bahkan subspesialis, serta layanan unggulan berlevel nasional seperti terapi inovasi TAGTO untuk gondok.

Karenanya, rumah sakit tipe A ini mengelola anggaran yang jauh lebih besar. Bahkan untuk biaya kebersihan saja bisa mencapai belasan miliar rupiah per tahun. Dengan jumlah pegawai sekitar 3.000 orang, mengurus persoalan kepegawaian di RSUDZA jelas lebih kompleks dibandingkan SKPA mana pun di lingkungan Pemerintah Aceh. Di sisi lain, dinamika politik yang begitu kuat di Aceh dan nasional sering memengaruhi naik-turun pelayanan di rumah sakit ini. Profesionalitas sulit ditegakkan jika intervensi eksternal kerap terjadi, tidak berlandaskan pada regulasi dan SOP yang menjadi pedoman bersama. Tak heran, utang RSUDZA menumpuk hingga ratusan miliar rupiah sejak 2023. Ditambah lagi, matinya listrik berminggu-minggu di seluruh Aceh menambah kerugian miliaran rupiah. Situasi ini membuat RSUDZA semakin rentan.

Kunjungan Tim Pansus LKPJ DPRA pada Jumat (8/5/2026) lalu kembali menegaskan sorotan terhadap RSUDZA. Dipimpin Wakil Ketua Ilmiza Saaduddin Djamal bersama Sekretaris Khalid, pansus menyampaikan sejumlah kritik sekaligus saran konstruktif. Mereka menilai pelayanan RSUDZA secara umum sudah berjalan cukup baik, namun tetap menemukan sejumlah catatan yang harus segera dibenahi. Antrean pasien yang panjang di poliklinik menjadi perhatian utama, sehingga disarankan agar jam operasional layanan diperpanjang. Kondisi ruangan yang panas akibat kerusakan AC juga menjadi sorotan, karena kenyamanan pasien tidak boleh diabaikan. Selain itu, persoalan ketersediaan obat yang masih terkendala distribusi dari vendor dianggap perlu segera ditangani agar tidak mengganggu pelayanan.

Pansus juga menyoroti isu utang RSUDZA yang mencapai Rp 392 miliar dan sedang diaudit APIP serta Inspektorat. Mereka mengingatkan bahwa beban utang ini berpotensi mengganggu layanan kesehatan masyarakat. 

Direktur RSUDZA, dr Muhazar, menanggapi dengan menegaskan bahwa pihaknya tetap mengutamakan pelayanan terbaik. Poliklinik akan  dibuka lebih lama, khususnya untuk pelayanan mandiri di eksekutif.  Distribusi obat terus diupayakan, dan perbaikan AC dipercepat. Ia juga memastikan tidak ada lagi program yang menghamburkan anggaran, melainkan fokus pada pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Pelunasan utang dilakukan bertahap, sembari menunggu hasil audit resmi yang akan menjadi dasar langkah selanjutnya. Muhazar menekankan bahwa semua program kini diprioritaskan pada peningkatan layanan, bukan kegiatan sekunder yang tidak mendesak.

Namun, semua perbaikan ini tidak bisa hanya ditanggung manajemen RSUDZA. Dukungan eksternal dari Pemerintah Aceh dan pusat mutlak diperlukan. Tanpa itu, RSUDZA akan terus menjadi “sapi peras” yang merugikan masyarakat luas, hanya menguntungkan segelintir elite. 

Kita berharap RSUDZA benar-benar bekerja sesuai motonya, “Memberi Lebih dari yang Diharapkan.” Untuk mencapainya, seluruh jajaran harus bekerja ekstra, dan pihak eksternal mesti berhenti melakukan intervensi yang tidak sehat. Biarkan RSUDZA fokus melayani masyarakat dengan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada pasien. Semoga!

POJOK

Trump frustrasi, tak sangka perang seperti ini

Harusnya pemimpin seperti ini sudah digolongkan sebagai ODGJ  

CIA: Iran bisa bertahan perang 4 bulan

Analisis ini yang bikin tuan Trump frustrasi

KONI Aceh harap PORA tetap di 2026

Ya, harapan sih boleh-boleh saja.