Masa Depan Aceh Besar di Tangan Bupati Independen

Afridal Darmi SH LLM, Advokat dan pembela HAM berkediaman di Aceh Besar

TERPILIHNYA Syech Muharram sebagai Bupati Aceh Besar melalui jalur independen pada Pilkada 2024 menandai dinamika politik baru di tingkat lokal. Bagi banyak warga, kemenangan ini adalah simbol kepercayaan terhadap individu di luar partai politik dan keinginan untuk perubahan nyata. Namun, kemenangan ini juga membawa tantangan besar yang memerlukan kepemimpinan tangguh, visi strategis, dan pendekatan inovatif.“Sudah cukup dengan orang lama,” kata Teungku Munir, seorang warga Montasik, Aceh Besar, saat ditanya mengapa ia mendukung calon independen. Kalimat ini mencerminkan harapan besar masyarakat pada kepemimpinan yang baru dan keinginan untuk menjauh dari bayang-bayang pemerintahan terdahulu yang kebetulan pula didukung partai.

Dengan legitimasi yang langsung diberikan oleh rakyat, Syech Muharram memiliki peluang untuk menjalankan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat tanpa dibebani oleh kepentingan partai. Namun, jalan menuju keberhasilan tidak akan mudah, terutama di tengah dominasi partai politik yang telah lama menguasai DPRK.

Salah satu tantangan utama adalah membangun hubungan yang produktif dengan DPRD, terutama dengan partai-partai besar. Sebagai bupati independen, ia mungkin dianggap sebagai ancaman karena tidak berasal dari partai mana pun. Resistensi ini dapat terwujud dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan atau bahkan sabotase legislasi. Akankah hari-hai mendatang diisi dengan berita pertikaian bupati dengan DPRK sehingga APBK tidak kunjung disahkan?

Atau kelak wajah Aceh Besar akan diwarnai dengan berita-berita saling sindir dan menyalahkan antara kedua organ negara ini? Untuk itu, Syech Muharram perlu menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tampaknya Pak Bupati perlu banyak-banyak hadir di kenduri maulidan atau “keuruja udep keureuja mate” khas Aceh lainnya semata demi bertemu dan membangun ulang jembatan komunikasi politik informal dengan tokoh-tokoh partai ini.

Di luar hubungan dengan DPRK, tantangan lain yang tak kalah penting adalah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Untuk merebut perhatian pemerintah pusat dibutuhkan kanal komunikasi yang kuat. Kepala daerah independen sering kali kesulitan mendapatkan dukungan dari Jakarta karena kurangnya jaringan politik.

Namun, kisah sukses Gade Salam, yang berhasil meraih dana pusat untuk Pidie Jaya saat kabupaten ini masih baru, dapat menjadi inspirasi. Dengan pendekatan pragmatis dan data berbasis bukti, bupati dapat menarik perhatian pemerintah pusat dan menyinkronkan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Di tingkat internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan.

Pengalaman menunjukkan tanpa tim kerja yang kuat, kebijakan yang baik sekalipun bisa gagal. Kepala daerah tanpa tim kerja yang solid sering kali terjebak dalam pengaruh petualang politik atau oportunis yang merusak integritas pemerintahan. Untuk menghindari hal ini, Syech Muharram harus membentuk tim yang profesional dan berintegritas. Melibatkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat yang kompeten dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Kombinasi kebijakan

Di tataran pendekatan program pemerintahan, kisah sukses Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh melalui jalur independen adalah pelajaran penting. Irwandi mampu menyeimbangkan kebijakan teknokratis seperti program Aceh Green dengan kebijakan populis seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Program JKA memberikan akses layanan kesehatan yang luas kepada masyarakat, menjadikannya kebijakan yang sangat populer. Tidak hanya membantu rakyat, program ini juga menjadi modal politik yang kuat. Inspirasi dari keberhasilan ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan jangka panjang dan program langsung yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat adalah kunci untuk membangun kepercayaan.

Teknologi juga harus dimanfaatkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era digital, aplikasi yang memungkinkan masyarakat melacak pengeluaran anggaran atau memantau proyek pembangunan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, transparansi semacam ini juga dapat mencegah korupsi dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali menjadi jebakan bagi kepala daerah.

Transparansi dan akuntabilitas serta proaktif membina pengawasan keuangan sedari awal menghindarkan pemerintah dari tuduhan atau dakwaan korupsi sebelum tuduhan atau indikasi pidana itu sendiri muncul. Betapa banyaknya kepala daerah yang naik mencalonkan diri dengan penuh harapan melakukan pemerintahan yang bersih dan mulia, namun berakhir kelam dalam jeruji penjara hanya karena tidak percaya pada transparansi dan akuntabilitas sedari awal sebagai pencegahan. Caranya mudah, murah dan dapat dilakukan segera, yaitu memanfaatkan teknologi informasi (IT) dan kerja sama dengan lembaga pengawasan negara.

Transparansi tidak hanya membantu mencegah korupsi, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat. Seorang ahli IT di Aceh pernah berkata, “Ketimbang menyalahkan generasi muda yang terlibat judi online atau narkoba, pemerintah bisa melibatkan mereka memberantas judi online menggunakan aplikasi yang tepat.” Ide ini, meskipun sederhana, menunjukkan potensi besar untuk melibatkan teknologi sebagai alat perubahan sosial dan administratif.

Namun, pada akhirnya, keberhasilan bupati independen akan tergantung pada sejauh mana ia dapat menjawab kebutuhan rakyat. Ketika seorang teungku melihat pemerintah hadir menjamin kesejahteraan anak yatim di desanya, atau seorang ibu mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, itulah momen di mana legitimasi pemerintahan diperkuat. Program sederhana seperti perbaikan jalan, dan pembangunan sarana air bersih, bantuan untuk petani dan nelayan, atau subsidi pendidikan dapat menjadi tonggak awal keberhasilan.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal juga harus menjadi prioritas.