Panic Buying, Krisis BBM dan Bencana Banjir

Oleh: Dr Muchlis, dosen Teknik Kebumian Universitas Syiah Kuala

DALAM beberapa hari terakhir, Aceh khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri, saya merasakan dampak itu secara nyata.Hampir setengah mahasiswa saya tidak dapat hadir dalam ujian akhir dengan alasan sederhana namun serius: mereka tidak berhasil memperoleh BBM untuk kendaraan bermotor mereka.

Fenomena ini bukan hanya cerita biasa. Namun, ini mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait kerentanan distribusi energi di Aceh, terutama ketika terjadi gangguan besar akibat cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dalam sepekan terakhir, antrean panjang terlihat di berbagai SPBU di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, dan beberapa wilayah Aceh lainnya. Banyak pengendara rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu hingga dua liter BBM. Sebagian SPBU bahkan dilaporkan kehabisan stok, memaksa warga mencari alternatif di kios-kios eceran yang harganya melonjak dan jumlahnya terbatas.

Baca juga: Atasi Antrean Panjang, Dewan Desak Pertamina Turunkan BBM ke Stasiun Di Desa-Desa

Sejumlah laporan resmi dan pemberitaan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM kali ini tidak dapat dilepaskan dari dampak banjir besar di Aceh yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, yang dalam sepekan terakhir memicu curah hujan ekstrem, banjir, dan longsor di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

Lembaga riset lokal menunjukkan bahwa hujan ekstrem dari Siklon Senyar telah memicu “flooding and infrastructure damage across Aceh” , termasuk pemutusan akses jalan, kerusakan jembatan dan ruas jalan nasional, sehingga banyak wilayah menjadi sulit dijangkau (TDMRC, 2025).

Kerusakan akses jalan di wilayah-wilayah tertentu menyebabkan distribusi BBM terhambat. Pertamina dan otoritas terkait mengakui adanya kesulitan dalam menyalurkan BBM, khususnya ke daerah yang aksesnya terganggu oleh banjir. Truk tangki tidak dapat melewati beberapa jalur utama, sehingga suplai ke SPBU berkurang atau tertunda (Rmol.id, 2025).

Sebelumnya pada bulan Oktober, Pemerintah Aceh juga telah mengajukan penambahan kuota BBM subsidi dan LPG untuk mengantisipasi kekurangan pasokan di wilayah Aceh (Antara, 2025). Dengan fakta yang ada menunjukkan bahwa kuota BBM yang tersedia memang belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam situasi luar biasa seperti saat ini.

Panic buying

Muncul anggapan bahwa kelangkaan BBM ini disebabkan oleh fenomena panic buying. Memang benar bahwa sebagian masyarakat mulai mengisi BBM lebih dari biasanya ketika mendengar kabar sulitnya pasokan. Namun, faktor psikologis ini hanyalah akibat, bukan sumber masalah. Akar persoalannya tetap terletak pada gangguan logistik dan minimnya stok cadangan yang bisa diandalkan pada masa krisis.

Ketika distribusi terganggu dan stok tidak memadai, persepsi kelangkaan menjadi semakin kuat dan memicu perilaku panik masyarakat. Oleh karena itu, menyalahkan warga semata tidaklah adil. Yang perlu ditinjau ulang adalah sistem distribusi yang tidak cukup tangguh menghadapi situasi bencana.

Dampak krisis BBM tidak hanya terasa pada sektor ekonomi dan mobilitas harian, tetapi juga pada pendidikan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian karena tidak mendapatkan BBM bukanlah kasus pertama dan bukan pula kasus terakhir jika situasi ini terus berlanjut.

Dalam konteks bencana, BBM menjadi kebutuhan vital bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tetapi juga untuk ambulans, alat berat, mobil logistik, dan dapur umum. Kekurangan BBM berarti melambatnya respons bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.

Krisis BBM yang terjadi minggu ini mengungkapkan sejumlah kelemahan mendasar dalam tata kelola energi di Aceh. Selama ini, distribusi BBM sangat bertumpu pada satu jalur transportasi utama, sehingga ketika jalur tersebut terganggu oleh banjir atau longsor, suplai langsung terhenti. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya sistem distribusi kita terhadap gangguan alam yang sebenarnya dapat diprediksi, terutama pada puncak musim hujan.

Aceh sepertinya belum memiliki stok cadangan khusus untuk wilayah rawan bencana. Padahal, daerah ini secara geologi dan meteorologi kerap menghadapi bencana alam gempa, banjir dan longsor. Ketiadaan stok cadangan membuat suplai cepat menipis ketika jalur utama terputus, sementara permintaan masyarakat meningkat.

Di sisi lain, komunikasi publik terkait kondisi stok dan distribusi juga belum berjalan baik. Warga seringkali mengetahui kelangkaan BBM dari pengalaman langsung di SPBU, bukan dari informasi resmi, sehingga memicu kebingungan dan memperbesar potensi panic buying. Ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi akibat minimnya transportasi umum yang memadai, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar memperbesar dampak krisis ini.

Untuk mencegah situasi serupa terulang, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih serius dan terkoordinasi. Pertamina bersama Pemerintah Aceh perlu menyiapkan titik suplai alternatif dan jalur distribusi darurat agar suplai tetap berjalan meskipun akses utama terhalang. Penambahan buffer stock di wilayah rawan banjir dan tanah longsor juga menjadi kebutuhan mendesak, sehingga cadangan dapat diakses cepat saat terjadi gangguan.

Sistem distribusi tangguh

Transparansi informasi mengenai ketersediaan stok dan jadwal distribusi harus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terjebak pada praktik pembelian panik. Selain itu, kuota BBM subsidi untuk Aceh perlu dikaji ulang, terutama pada bulan-bulan yang berisiko tinggi terjadi bencana.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga harus memperkuat transportasi publik agar ketergantungan warga pada kendaraan pribadi berkurang, sehingga tekanan terhadap pasokan BBM tidak terlalu besar ketika terjadi situasi darurat.

Kelangkaan BBM di Banda Aceh, Aceh Besar, dan beberapa kabupaten lainnya menunjukkan bahwa persoalan energi tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemanusiaan. Ketika distribusi gagal, warga tidak hanya kehilangan akses BBM, tetapi juga kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari yang normal.

Mahasiswa yang tidak dapat hadir ujian karena tidak mendapat BBM hanyalah salah satu potret kecil dari kerentanan sistem yang lebih besar. Jika akar persoalan tidak segera diperbaiki, maka setiap kali Aceh menghadapi banjir atau badai, kita akan kembali menghadapi krisis yang sama.

Saatnya Aceh membangun sistem distribusi energi yang lebih tangguh, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya bekerja pada saat cuaca cerah, tetapi terutama ketika masyarakat sedang membutuhkan yang terbaik dari negara.