Lembaga PBB Kaji Permohonan Aceh Terkait Bantuan Penanganan Dampak Bencana

Ringkasan Berita:

• Lembaga PBB merespons surat resmi Gubernur Aceh terkait Dukungan penanganan dampak Bencana Alam
• Mualem yang tidak menolak bantuan asing dibuktikan saat menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources
• Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana yang dalam beberapa hari terakhir marak terjadi di sejumlah wilayah di Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), merespons surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terkait permohonan dukungan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Pusat Informasi PBB di Indonesia (United Nations Information Centre/UNIC) menyampaikan bahwa saat ini dukungan yang akan diberikan kedua lembaga tersebut masih dalam tahap peninjauan dan pengkajian lebih lanjut. Hal itu disampaikan UNIC kepada Serambi, Senin (15/12/2025).

UNIC memastikan surat Gubernur Aceh tersebut telah diterima oleh UNDP dan UNICEF pada Minggu (14/12/2025). PBB di Indonesia, lanjut UNIC, terus memantau perkembangan situasi bencana secara saksama dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak.

“Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program yang sedang berjalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait,” tulis UNIC dalam keterangannya.

UNIC juga menegaskan kesiapan PBB untuk memperkuat dukungan tersebut melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah, sejalan dengan komitmen PBB dalam mendukung respons darurat yang dipimpin oleh pemerintah nasional maupun daerah.

Terkait UNDP, UNIC menyebutkan lembaga tersebut tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan terbaik bagi tim penanggulangan bencana nasional serta masyarakat terdampak, sesuai mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery).

Sementara itu, UNICEF Indonesia juga sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait, guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat ditangani, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bahkan sejak awal terjadinya banjir, tim UNICEF telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis. “UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” tulis UNIC.

Mengaku Tidak Tahu

Sementara itu, Mualem sendiri justru mengaku tidak tahu menahu tentang adanya surat yang dikirim ke lembaga PBB terkait permohonan dukungan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Mualem kepada wartawan usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).

“Saya tidak mengerti itu (surat permohonan bantuan ke PBB). Bukan kita yang buat, LSM yang buat. Itu di luar kewenangan kita. Saya tidak tahu soal surat ke PBB,” ucapnya. Pemerintah Aceh tegas Mualem lagi, sampai saat ini belum mengajukan permintaan bantuan asing untuk penanganan dampak bencana yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Tidak Akan Menolak

Kendati demikian, mantan Panglima GAM itu menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan menolak jika ada pihak dari manapun yang ingin mengirim bantuan ke Aceh. “Tidak (meminta bantuan apapun ke asing). Tapi yang mengirim (banyak), karena kita terdampak musibah ya kita terima saja. Bagi saya, prinsip kita tidak meminta. Tetapi mau sumbang, ya silakan,” tegasnya.

Dalam wawancara kedua saat hendak meninggalkan kantor Gubernur, Mualem kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui ihwal surat yang dikirim ke lembaga PBB tersebut. “Soal PBB saya tidak tahu, siapa yang kirim? Saya enggak tahu apa-apa. Sebenarnya bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” imbuh Mualem.

Ada Kesalahpahaman