Lembaga PBB Kaji Permohonan Aceh Terkait Bantuan Penanganan Dampak Bencana

Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa posisi Aceh saat ini tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita sudah jelas, Aceh dalam NKRI,” tegasnya.(ra)

Mendagri Akan Pelajari

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal mempelajari surat permohonan bantuan yang dikirimkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tito mengaku belum mengetahui secara rinci isi surat tersebut.

“Nanti kita pelajari,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (15/12/2025).

Tito mengatakan hingga kini pihaknya belum membaca langsung surat yang dikirimkan Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem kepada PBB. Ia mengaku baru mendengar informasi terkait surat tersebut dari berbagai pihak. “Dengar-dengar, tapi saya belum baca,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mempertanyakan substansi serta jenis bantuan yang diajukan dalam surat tersebut. Menurutnya, apabila permohonan tersebut berkaitan dengan konseling atau bantuan sosial, pemerintah pusat sejauh ini telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan kepada daerah terdampak.

Tanggapan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono. Ia mengingatkan Pemerintah Aceh bahwa kerja sama internasional harus tetap berada dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. "Penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," ujar Dave, Selasa (16/12/2025). 

Dave mengatakan, langkah Pemerintah Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat. Kedua lembaga tersebut, kata dia, memang memiliki mandat kemanusiaan dan pengalaman panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana. 

"Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional," ujar dia. "Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak," sambung Dave. 

Dave menekankan, masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Dia pun menekankan agar seluruh upaya Pemerintah Pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan.

"Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," imbuh Dave.(kompas.com)