Lembaga PBB Kaji Permohonan Aceh Terkait Bantuan Penanganan Dampak Bencana

Sementara itu, Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA, yang berada di samping Mualem menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman terkait surat kepada PBB tersebut. Menurut MTA, surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaga PBB langsung, melainkan juga kepada sejumlah LSM dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia termasuk UNDP dan UNICEF. 

“Ada salah pemahaman, (surat) itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB,” jelasnya. “Bukan untuk PBB, tapi untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia,” lanjut dia.

MTA menambahkan, adapun tujuan utama dari surat tersebut dikirim kepada sejumlah lembaga dan perwakilan PBB di Indonesia untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh. “Gubernur berharap mereka untuk turun membatu pemerintah dari pusat untuk masalah penanganan bencana. Itu hal biasa, normatif,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan Serambi, Senin (15/12/2025), Pemerintah Aceh telah secara resmi meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional seperti UNDP dan Unicef untuk merespons situasi dampak bencana banjir dan tanah longsor yang cukup memprihatinkan. 

“Secara khusus Pemerintah Aceh resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan Unicef,” kata MTA dalam keterangannya saat itu.

ZAS `terlibat dalam upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Bantuan dari Malaysia

Penegasan Mualem yang tidak menolak bantuan asing dibuktikan saat menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources, yang penyerahan simboliknya dilakukan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam. Bantuan berupa paket bahan pokok tersebut disiapkan dalam tiga truk dan segera disalurkan ke wilayah terdampak.

Mualem menyatakan Pemerintah Aceh terbuka terhadap pihak mana pun yang ingin membantu. Ia mengapresiasi kepedulian Upland Resources dan menegaskan bantuan akan diprioritaskan ke daerah terdampak parah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, Beutong Ateuh, dan Kota Langsa.

Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources Datuk Bolhassan Di menyebutkan bantuan berasal dari penggalangan dana internal perusahaan di Inggris, Indonesia, dan Malaysia, dengan total nilai Rp 777 juta, yang diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok dari penyedia lokal Aceh. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Presiden Permebam sekaligus Ketua Diaspora Aceh Malaysia, Datuk Mansyur Usman.

Singgung Bendera Putih

Mualem juga menanggapi terkait aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana yang dalam beberapa hari terakhir marak terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Fenomena tersebut menuai sorotan publik dan memunculkan beragam spekulasi mengenai makna serta tujuan di balik aksi tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui maksud dari pengibaran bendera putih tersebut. Ia menyatakan belum pernah menerima informasi maupun laporan resmi terkait aksi tersebut.

“Saya tidak terkopi itu. Apa maksud mereka? Itu di luar jangkauan kita,” kata Mualem.

Mualem menegaskan dirinya juga tidak mengetahui pihak yang menginisiasi aksi tersebut dan menyebut pengibaran bendera putih bukan bagian dari kebijakan maupun arahan Pemerintah Aceh. “Siapa yang perintah itu, apa maksudnya itu?” ujarnya.