Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara, Kabupaten, Kota Diminta Siapkan Lahan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh terus mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana banjir dan tanah longsor
• Muhammad MTA menegaskan, anggaran pembangunan Huntara sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat
• Empat kabupaten telah mengusulkan lokasi pembangunan Huntara, yakni Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, dan Bener Meriah

“Ini menyangkut kehidupan yang layak, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan,” MUHAMMAD MTA, Jubir Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang layak, aman, dan memenuhi standar kesehatan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan percepatan pembangunan Huntara menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini. “Pembangunan huntara adalah kebutuhan paling mendesak bagi korban bencana. Ini menyangkut kehidupan yang layak, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan,” ujarnya.

Muhammad MTA menjelaskan, Gubernur Aceh melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah menyurati seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak pada 2 Desember 2025. Surat tersebut meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyiapkan dan menetapkan lahan untuk pembangunan Huntara.

Pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi lahan siap bangun dengan luas minimal 1 hingga 2 hektare di setiap titik lokasi. “Satu hektare lahan dapat dimanfaatkan untuk membangun sekitar 20 unit barak huntara berukuran 40 kali 6 meter. Sisanya digunakan untuk fasilitas pendukung seperti MCK dan dapur umum,” jelasnya.

Percepatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyurati Dinas Perkim Aceh serta dinas terkait di kabupaten/kota terdampak pada 12 Desember 2025, terkait pendataan kondisi rumah rusak dan potensi lahan untuk penghunian pascabencana.

“Permintaan data ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanganan bencana serta hasil kunjungan lapangan Kementerian PKP bersama Pemerintah Aceh beberapa waktu lalu. Data tersebut sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan,” kata Muhammad MTA.

Untuk itu, Kementerian PKP meminta agar data rumah terdampak segera disampaikan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga rumah dan tanah yang hilang atau hanyut.

Muhammad MTA menegaskan, anggaran pembangunan Huntara sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. “Kami juga berharap pembangunan hunian tetap bagi korban bencana Aceh nantinya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, Pemerintah Aceh akan menggelar rapat koordinasi secara daring bersama seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak, dengan melibatkan dinas terkait, untuk menyamakan langkah percepatan pembangunan Huntara.

Hingga saat ini, empat kabupaten telah mengusulkan lokasi pembangunan Huntara, yakni Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, dan Bener Meriah. Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk membantu membangun sekitar 1.000 unit rumah bagi masyarakat terdampak, terutama di Aceh Tamiang dan wilayah lainnya.

“Berbagai langkah penangan kedaruratan masih terus kita lakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Tetaplah bersatu untuk Aceh lebih baik, bangkit dari musibah bencana ini,” pungkas Muhammad MTA.(yos)