Thailand: Bencana, dan Makna Permintaan Maaf Negara

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

HAMPIR sebulan berlalu sejak Siklon Senyar25 menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini juga menimpan12 Propinsi di Thailand Selatan.

Di tiga provinsi di Indonesia, lumpur masih menimbun rumah, sawah belum bisa digarap, jalan terputus, dan layanan publik belum sepenuhnya pulih. 

Di tengah situasi ini, pertanyaan yang terus muncul dari warga bukan hanya soal bantuan, melainkan soal kehadiran negara: kapan negara benar-benar datang, mendengar, dan bertanggung jawab?

Kontras terasa ketika kita menengok Thailand.

Pasca bencana banjir di Hat Yai, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul turun langsung ke lokasi, menyampaikan permintaan maaf kepada warga, menyalurkan bantuan finansial, meninjau kerusakan, dan mengumumkan rencana pemulihan yang terstruktur. 

Baca juga: Jusuf Kalla dan Aceh: Tsunami II, Negara yang Lamban, dan Ilusi Kedaulatan

Perbedaan ini bukan sekadar soal gaya kepemimpinan, melainkan mencerminkan cara negara memahami bencana dan relasinya dengan rakyat.

Permintaan maaf kepala pemerintahan kerap dibaca secara dangkal sebagai gestur empati atau strategi komunikasi. 

Padahal, jika ditelaah lebih dalam, ia adalah peristiwa politik dan etis yang penting. 

Permintaan maaf menandai bagaimana negara memposisikan diri di hadapan masyarakat yang semakin sadar bahwa bencana bukan semata peristiwa alam, melainkan juga hasil dari pilihan pembangunan, desain kebijakan, dan cara kekuasaan bekerja.

Dalam masyarakat modern, risiko tidak lagi datang dari luar sistem sosial, tetapi diproduksi dari dalamnya. 

• Bantuan Internasional Non-Negara dan Bencana: Akankah Pemerintah “Ikhlas”?

Infrastruktur yang rapuh, tata kota yang mengabaikan daya dukung lingkungan, sistem peringatan dini yang tidak efektif, serta birokrasi yang lamban merupakan bagian dari mekanisme negara itu sendiri. 

Karena itu, publik tak lagi menerima begitu saja narasi “ bencana alam”, dalam konteks takdir rerigius. 

Pertanyaan yang muncul jauh lebih politis: mengapa kerentanan ini dibiarkan, mengapa peringatan tidak bekerja, dan mengapa dampaknya selalu lebih berat bagi kelompok tertentu?

Berani mengakui

Di sinilah makna permintaan maaf negara menjadi krusial. Ia adalah pengakuan bahwa risiko tidak netral dan tidak bebas nilai.