Kepala BNPB Singgung Penanganan 12 Jembatan Rusak di Bireuen, Warga Minta Normalisasi Sungai

Ringkasan Berita:

• Kepala BNPB bertemu dengan Bupati Bireuen menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendampingi daerah terdampak banjir besar sampai pulih.
• 12 jembatan rusak akibat banjir. Jembatan Kuta Blang akan ditangani pemerintah pusat.Jembatan kecil diminta segera dibangun oleh BNPB.
• Hunian sementara dibangun di atas tapak rumah warga atau lahan yang aman dari banjir. Warga yang menumpang di rumah keluarga mendapat bantuan Rp 600 ribu per bulan per KK.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto melakukan pertemuan dengan Bupati Bireuen Mukhlis, di pendopo bupati setempat, Rabu (24/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut Letjen TNI Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi Pemerintah kabupaten dan kota khususnya Bireuen dalam penanganan dampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut.

Pendampingan dilakukan tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.

“Kalau kita bersatu, semuanya bisa. Awalnya ada 18 kabupaten/kota terdampak, sekarang tersisa 16. Kami akan terus mendampingi Bupati dan masyarakat sampai kondisi benar-benar membaik,” tegasnya.

 Letjen Suharyanto juga menegaskan bahwa seluruh kebutuhan daerah selama masa tanggap darurat akan difasilitasi. 

"BNPB tidak hanya memberikan bantuan sekali, tetapi melakukan pendampingan berkelanjutan," ujarnya.

Letjen Suharyanto menambahkan salah satu fokus utama adalah pemulihan infrastruktur. 

Tercatat ada 12 jembatan yang rusak akibat banjir.

Jembatan besar seperti Kuta Blang dan lainnya akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres). 

Dengan terbitnya Inpres, pembangunan akan dilakukan melalui mekanisme khusus, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, bukan hanya BNPB.

Sementara itu, jembatan-jembatan kecil diminta untuk segera dibangun. 

“Kalau ada tenaga yang bisa membangun tapi terkendala biaya, kami yang biayakan. Kalau perlu sewa alat, sewa saja dulu, nanti kami yang bayar,” tegasnya.

Pembangunan Huntara dan dan Jadup

BNPB juga membuka fleksibilitas dalam penyediaan hunian sementara (huntara).

Huntara dapat dibangun di atas tapak rumah warga atau lahan milik masyarakat sendiri, selama dinilai aman dari banjir dan tidak harus dalam satu hamparan.