Bencana Berulang, Manusia Sering Lupa

Lebih dari dua juta jiwa terdampak, ratusan meninggal, puluhan ribu luka-luka, serta ratusan ribu mengungsi. Kerusakan meliputi rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, sawah, kebun, dan tambak. 

Skala bencana ini menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya menghadapi krisis alam, tetapi juga krisis tata kelola lingkungan.

Faktor penyebabnya berulang pula, kerusakan hutan di hulu sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi sungai, serta sistem drainase perkotaan yang tidak memadai. 

Alam bekerja sesuai hukumnya; manusialah yang sering gagal belajar.

Pasca-tsunami 2004, Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah penting melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan regulasi bangunan tahan gempa. 

Sistem peringatan dini tsunami diperkuat, latihan evakuasi digelar, dan ribuan rumah tahan gempa dibangun. Namun, kesiapsiagaan belum menjadi budaya yang mengakar.

Di sinilah letak masalah mendasar, kita lemah dalam fase prabencana. Hampir semua daerah di Aceh--bahkan di tingkat provinsi dan pusat--tidak memiliki rencana kontingensi yang matang. Kalaupun ada, dokumen itu sering hanya menjadi arsip, tidak pernah diuji melalui latihan dan simulasi.

Padahal, rencana kontingensi adalah jantung kesiapsiagaan bencana. Ia menjawab pertanyaan krusial, siapa berbuat apa, dengan sumber daya apa, ketika bencana berpotensi terjadi. 

Rencana ini seharusnya menjadi dasar latihan rutin dan, ketika bencana benar-benar datang, berubah menjadi rencana operasi. 

Tanpa rencana kontinjensi yang dipahami bersama, penanganan bencana selalu kacau, tumpang tindih, dan kehilangan arah.

Aceh sejatinya memiliki modal sosial yang kuat. Kearifan lokal seperti “smong” di Simeulue telah terbukti menyelamatkan nyawa. 

Tradisi lisan ini mengajarkan satu pesan sederhana, jika gempa besar terjadi, segera menjauh dari pantai dan naik ke tempat tinggi. 

Pada tsunami 2004, pesan leluhur ini membuat korban jiwa di Simeulue sangat minim.

Pelajaran pentingnya jelas, ilmu pengetahuan modern dan kearifan lokal harus berjalan beriringan. 

Data geologi, peta risiko, sistem peringatan dini, tata ruang, dan infrastruktur harus dipadukan dengan pendidikan kebencanaan sejak dini, budaya siaga, serta latihan yang konsisten.