Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang, Huntara Dikebut, Dana Bantuan Dikucurkan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh resmi Perpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
• Instruksi Gubernur seluruh SKPA dan pemangku kepentingan mempercepat distribusi logistik bagi korban bencana
• Pemerintah mempercepat pemulihan daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh
• Pemerintah Pastikan penyaluran bantuan tunai bagi masyarakat terdampak bencana

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh resmi memperpanjang status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 untuk kedua kalinya selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh usai Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada Kamis (25/12/2025), membahas perkembangan penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

“Berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, hasil kajian, serta rapat penanganan darurat bencana Aceh yang dihadiri Menko PMK, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Aceh, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, maka saya menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, sebagaimana pernyataan tertulis yang dikirimkan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

Mualem menegaskan, perpanjangan status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari, mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Selanjutnya, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat distribusi logistik bagi korban bencana, baik yang berada di lokasi pengungsian, rumah warga, hingga gampong-gampong terpencil yang masih terisolasi.

“Saya minta percepatan distribusi logistik dilakukan secara merata dan tepat sasaran, termasuk ke gampong-gampong di pelosok Aceh yang masih terisolasi,” tegasnya.

Selain itu, Mualem meminta agar penanganan, pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi dilakukan sesuai standar hak asasi manusia. “Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia,” ucap Mualem.

Di sektor kesehatan, Gubernur menekankan pentingnya layanan kesehatan maksimal bagi masyarakat terdampak bencana dengan memfungsikan seluruh fasilitas kesehatan yang ada. “Berikan layanan kesehatan terbaik dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke gampong-gampong di pelosok Aceh yang terdampak dan masih terisolasi,” ujarnya.

Ia juga meminta agar proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana segera dipersiapkan dengan baik. “Pastikan anak-anak korban bencana tetap bisa belajar. Sediakan pakaian, sepatu, tas, dan kebutuhan lainnya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” ucap Mualem.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat ini dilakukan karena sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan penanganan intensif, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan infrastruktur.

“Berbagai langkah penanganan dan pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban bencana tertangani dengan baik dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari layanan,” ujar Muhammad MTA.

Ia menambahkan, pada masa perpanjangan tanggap darurat kedua ini, seluruh SKPA diminta bekerja secara terfokus, terkoordinasi, dan masif sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan bergotong royong agar Aceh dapat segera bangkit dari bencana hidrometeorologi ini,” tutup dia.

Pembangunan Huntara

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

"Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Apalagi masyarakat terdampak akan menghadapi bulan suci Ramadhan," ujar Pratikno usai rapat penanganan bencana di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dikutip dari Antara, Kamis, (25/12/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, unsur Forkopimda, Basarnas, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.