Mualem Minta Percepat Huntara dan Singgung Daging Meugang

Ringkasan Berita:

• Gubernur Aceh berharap pemulihan infrastruktur serta pembangunan hunian bagi masyarakat dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas lembaga
• Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi warga, menyalurkan logistik, layanan kesehatan, serta melaksanakan pemulihan tahap awal
• Para kepala daerah meminta kejelasan status hukum kayu tersebut agar dapat segera ditangani tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, berharap pemulihan infrastruktur serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. 

Harapan tersebut disampaikan Mualem kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Mualem menjelaskan, Pemerintah Aceh, lanjut Mualem, telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi warga, menyalurkan bantuan logistik, menyediakan layanan kesehatan, serta melaksanakan pemulihan tahap awal. “Namun, dengan besarnya dampak dan kompleksitas bencana banjir dan longsor ini, kami membutuhkan dukungan yang kuat, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari Pemerintah Pusat,” ujar Gubernur. Selain itu, dalam rapat koordinasi kemarin, Mualem juga meminta agar Pemerintah Pusat memasok daging beku ke Aceh dalam rangka menjelang Ramadhan.

Pasalnya, sebut Mualem, Aceh memiliki tradisi meugang menjelang bulan puasa. Tradisi meugang identik dengan hidangan berbahan daging. “Tadi saya sampaikan kepada Mensos dan Menkeu. 

Aceh kalau meugang tidak makan daging itu tidak sah. Daging paling mahal itu ada di Aceh. Hari biasa Rp 200 ribu per kilo. Mungkin saat ini sampai Rp 300 ribu dijual per kilo,” ujarnya. Karenanya, ia memohon adanya bantuan berupa daging sapi utuh untuk diberikan kepada masyarakat terdampak agar tetap dapat menikmati tradisi tersebut. “Ini saran saya. Karena banyak ternak yang mati akibat banjir.

Lalu kepada PUPR atau Perhubungan, agar perlu ada ekskavator lima unit yang menggunakan ban karet, supaya bisa cepat akses ke lapangan. Jadi saat longsor bisa cepat ditangani,” pintanya. Simulasi Pembangunan Terkait permintaan percepatan huntara dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa saat ini masih dalam berbagai tahapan. 

Ada lokasi yang pembangunannya sudah berjalan, ada yang masih dalam proses perhitungan kebutuhan, serta ada pula yang baru ditetapkan sebagai lokasi sementara maupun lokasi relokasi untuk huntap. Dalam waktu dekat, Dasco mengatakan, pemerintah akan menyusun simulasi pembangunan agar kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah dapat segera melakukan tindakan di lapangan sesuai lokasi yang telah disepakati. Selain itu, rapat juga membahas sejumlah desa yang hilang akibat banjir. 

Saat ini proses pendataan masih terus dilakukan agar penanganan dapat dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Desa-desa yang hilang tersebut direncanakan akan direlokasi ke lokasi yang dinilai aman dan layak. “Sudah ada gambaran daerah relokasi, termasuk kemungkinan memanfaatkan lahan HGU milik BUMN maupun swasta.

Pemerintah daerah diminta aktif mengusulkan lokasi terbaik yang telah dibicarakan dengan masyarakat,” jelas Dasco. Sementara itu, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti persoalan kayu gelondongan sisa bencana yang disampaikan para bupati. Para kepala daerah meminta kejelasan status hukum kayu tersebut agar dapat segera ditangani tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. DPR RI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait hal tersebut.( iw)