DPR Bentuk Satgas Bencana di Aceh, Pemulihan Butuh Rp 33,75 Triliun

Sehingga DAK Aceh bisa kembali seperti tahun 2025,” jelasnya. Selain membahas DAK, Purbaya juga menyampaikan bahwa dana tanggap darurat sebesar Rp 280 miliar telah disalurkan sepenuhnya. Dana tersebut terdiri dari Rp 4 miliar untuk masing-masing kabupaten/ kota dan Rp 20 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh. “Dana tanggap darurat sudah dicairkan semua.

Ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan dengan BNPB,” ujarnya. Ia mengungkapkan, dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan BNPB untuk tiga provinsi terdampak bencana mencapai ratusan miliar rupiah. Namun BNPB juga telah mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun kepada Pemerintah Pusat sejak 18 Desember lalu. “Untuk bencana di Sumatera, kami alokasikan Rp 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi permintaan mereka lebih besar dari itu,” ujar Purbaya. Saat ini, dana siap pakai BNPB masih tersisa sekitar Rp 1,51 triliun.

Purbaya mendorong agar BNPB segera menyampaikan pengajuan lanjutan, terutama untuk pembayaran utang pembangunan jembatan dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Ia juga menyebutkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran APBN untuk pembangunan daerah terdampak bencana secara nasional mencapai Rp 51 triliun.

Pemerintah, kata Purbaya, telah mengalokasikan anggaran tersebut dan kini menunggu laporan serta percepatan realisasi di tingkat kementerian dan lembaga. “Saya tunggu penyampaian dan laporannya, supaya pemanfaatan anggaran bisa benar-benar dirasakan daerah terdampak bencana,” pungkasnya. Prabowo ke Aceh Tamiang Mendagri Tito Karnavian juga menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026) besok. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah.

Oleh karena itu, ia meminta kementerian/lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersamasama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut. “Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergotong-royong bersama- red), dikeroyok ramai- ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana,” kata Tito. Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja normal. “Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang,” ucapnya. Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pembersihan, kata Tito, dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur. “Untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di (Aceh) Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi,” jelas Tito. Di sisi lain, ia menyadari, pemerintahan di Aceh Tamiang juga harus diperbaiki. Terlebih mengingat sejumlah jajaran pemerintah desa di wilayah itu juga terkena bencana. “Tamiang ada Pak Bupati, tapi saya tahu Pak Bupati juga memerintah Kadis, juga semua terdampak, anak buahnya juga terdampak, kesulitan,” tandas Tito. (iw/kompas.com)