DPR Bentuk Satgas Bencana di Aceh, Pemulihan Butuh Rp 33,75 Triliun

Ringkasan Berita:

• DPR RI membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.
• Dasco mengatakan bahwa rapat tersebut secara khusus difasilitasi DPR RI untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.
• Anggaran Pemulihan Sementara Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra mencapai Rp 59,25 triliun. 

Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugastugas dari masing-masing. SUFMI DASCO AHMAD, Wakil Ketua DPR RI

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025). “Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR masingke RI memang berkantor di lokasi ini. 

Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco, Selasa. Menurut Dasco, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. “Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masingmasing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujarnya.

Ketua Harian Partai Gerindra itu pun menegaskan bahwa rapat koordinasi itu juga untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus. “Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” pungkasnya. Rapat kemarin dipimpin Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sejumlah kepala daerah turut hadir, di antaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, para wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati dari daerah yang terdampak bencana.

Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat negara, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.

Dalam sambutannya, Dasco mengatakan bahwa rapat tersebut secara khusus difasilitasi DPR RI untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. “Khusus pada hari ini, pertemuan sengaja diadakan dan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. Ia menegaskan, sepulang dari Aceh, DPR RI akan membawa sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk segera diselesaikan bersama kementerian teknis, salah satunya terkait anak-anak yang hingga kini masih menjalani proses belajar di tenda-tenda darurat. “Sampai kapan pendidikan harus berlangsung di tenda darurat. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Anggaran Pemulihan Sementara Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra mencapai Rp 59,25 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan porsi anggaran terbesar.

Tito menyebut, Aceh diperkirakan membutuhkan dana pemulihan sekitar Rp 33,75 triliun. Sementara itu, Sumatra Barat memerlukan lebih Rp 13,5 triliun, dan Sumatra Utara sekitar Rp 12 triliun. “Untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun.

Masing-masing Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatra Utara,” katanya. Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki dan memulihkan berbagai fasilitas strategis yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Fasilitas dimaksud antara lain kantor desa, sarana kesehatan, hingga infrastruktur jembatan. “Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” ucapnya. Ia menambahkan, pendataan kerusakan rumah yang terbagi dalam kategori berat, sedang, dan ringan juga menjadi kunci utama percepatan pemulihan. Karena itu, BNPB diminta memimpin proses pendataan agar data yang digunakan benar-benar valid. “Targetnya, warga maksimal tiga bulan tinggal di hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” pungkasnya.

Pembenahan Hulu Sungai Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pendangkalan dan pelebaran sungai pascabanjir menjadi faktor utama terganggunya pasokan air bersih di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diatasi secara efektif tanpa pembenahan menyeluruh di bagian hulu sungai. “Apapun yang dikerjakan di hilir akan menjadi sia-sia jika perbaikan di hulu tidak dilakukan,” tegasnya. Dody menjelaskan, pascabanjir hampir seluruh sungai di Aceh mengalami pelebaran dan pendangkalan yang signifikan, bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kondisi normal.

Dampaknya, banyak instalasi pengolahan air bersih atau water treatment plant (WTP) yang berada di bantaran sungai tertutup lumpur, sehingga memicu kesulitan air bersih di hampir seluruh kabupaten terdampak. Terkai t penanganan jangka panjang, Dody menegaskan bahwa berbagai upaya di wilayah hilir akan menjadi sia-sia jika tidak disertai perbaikan di hulu sungai. Oleh karena itu, Kementerian PU akan melakukan kajian mendalam terhadap pembangunan bendungan dan sabo dam sebagai pengendali aliran dan sedimen, terutama di wilayah dengan dampak terparah seperti Pidie Jaya dan Gayo Lues.

Saat ini, Kementerian PU juga terus bekerja di lapangan untuk menangani dampak banjir sekaligus menyiapkan langkah pemulihan berkelanjutan. Konsultan telah dikirim ke Pidie Jaya untuk mengkaji kondisi sungai dan kemungkinan pembangunan bendungan, sementara kajian pembangunan sabo dam direncanakan di Gayo Lues. “Langkah ini dilakukan agar kerusakan dapat dikendalikan sejak dari hulu dan bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” pungkas Dody.

Kembalikan DAK Selain itu, Pemerintah Pusat juga akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,63 triliun untuk Aceh kepada Presiden RI. Tambahan tersebut disiapkan guna mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh tahun 2026 agar setara dengan DAK tahun 2025, mengingat Aceh merupakan daerah yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan ,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah meminta agar DAK dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tidak dipotong. “Permintaan supaya DAK atau Transfer ke Daerah tidak dipotong. Aceh ini daerah bencana, tapi kita lihat anggaran 2026 justru turun sedikit.

Tadi Pak Bupati juga menyampaikan agar tidak dilakukan pemotongan,” ujar Purbaya. Ia menjelaskan, untuk merealisasikan tambahan anggaran tersebut, Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu meminta persetujuan Presiden dan DPR RI. Namun secara prinsip, anggaran telah disiapkan. “Terkait ini memang harus minta izin dulu ke Presiden. Nanti akan kami usulkan khusus untuk Aceh. Kalau disetujui Presiden dan DPR RI, akan ada tambahan anggaran sebesar Rp 1,63 triliun.