Prabowo Minta Maaf di Aceh Tamiang, Persilakan Bantuan Asing Masuk

Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana
• Prabowo menekankan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar 
• Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora.
• Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan rumah hunian sementara yang diinisiasi Danantara. 
• Prabowo Subianto menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pascabencana 

SERAMBINEWS.COM, ACEH TAMIANG - Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (1/1/2026), mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana. Di kabupaten ini, Presiden juga menggelar rapat terbatas (ratas).

Dalam sambutannya, Presiden mengaku mendapat laporan dari banyak daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya kenapa tak kunjung didatangi Presiden. Prabowo pun meminta maaf karena belum bisa datang ke semua titik terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

"Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, 'kok Presiden belum sampai?'. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, dirinya disarankan hadir ke daerah-daerah yang ada kegiatan pentingnya terlebih dahulu. Namun, dia menyadari betul bahwa semua daerah mengalami kesulitan yang sama besarnya. Prabowo pun memastikan akan mendatangi daerah-daerah yang dampak bencananya besar. 

"Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi," ucapnya. 

Terbuka dengan Kritik

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka dengan kritik masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera. Prabowo berkata dirinya menerima kritik-kritik tersebut meski tidak semuanya benar.

Kritik yang dia permasalahkan adalah soal beberapa pihak yang menganggap kunjungan sejumlah pejabat ke lokasi bencana tidak bermanfaat. "Saya kira inilah memang kewajiban kita, saya berterima kasih kepada semua unsur yang saya lihat turun ke lapangan," kata Prabowo dalam rapat dikutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.

Prabowo menyampaikan kementerian dan lembaga telah berbagi tugas untuk mengecek titik-titik terdampak bencana. Menurut dia, pejabat pemerintah tidak hanya datang ke daerah terdampak untuk melihat-lihat, tetapi juga mengidentifikasi masalah langsung di lapangan.

Meski begitu, Prabowo menyampaikan inisiatif itu tetap dianggap buruk oleh berbagai pengamat. "Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif," tuturnya.

Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Sebab, jika pejabat tidak turun ke lokasi bencana, mereka akan dianggap tidak peduli. Maka dari itu, Prabowo berujar pejabat di Indonesia harus siap menghadapi hujatan. "Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah," katanya.

Prabowo menyampaikan para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah tak boleh patah semangat karena kritik tersebut. "Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, enggak apa-apa, walaupun itu fitnah. Walau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita ya," tuturnya.

Sangat Serius 

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden.