Pemkab Aceh Selatan Terima Penghargaan UHC Awards 2026, Ini Prestasinya

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Selatan menerima UHC Awards 2026 sebagai apresiasi atas komitmen mendukung Program JKN.
• Dirut BPJS Kesehatan menyebut capaian kepesertaan JKN telah melampaui target nasional dengan lebih dari 98 persen penduduk terdaftar.
• Menteri PMK Cak Imin menegaskan JKN sebagai wujud kehadiran negara, dengan target cakupan 99 % penduduk pada 2029.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis di Jakarta, Selasa (27/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Baital Mukadis didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Mahmul Ahyar.

Selain Pemkab Aceh Selatan, sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 396 pemerintah kabupaten dan kota juga menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.

Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. 

Baca juga: Empat Kabupaten/Kota Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Langsa Akan Terima UHC Award 2026

Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

"Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen,” sebutnya. 

“Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," tegas Ghufron.

Ia menyebutkan, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut.

Khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. 

Baca juga: Pemerintah Aceh Kembali Raih UHC, Ini Pengakuan Pengemudi Ojek Online soal Fasilitas BPJS Kesehatan

Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.