Dua Jam Ditanya Komisi I, BPBD Pidie belum Laporkan Secara Detail Dana BTT 2025

Ringkasan Berita:

• Komisi I DPRK Pidie telah memanggil Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pidie bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK BPBD Pidie, Ali Basyah, ke DPRK setempat.
• Pemanggilan kedua pejabat BPBD Pidie itu, terkait realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga atau BTT tahun 2025 sebesar Rp 7 miliar, untuk penanganan pascabanjir dan longsor.
• Belakangan diketahui dana BTT tidak habis digunakan sebesar Rp 1,1 miliar dalam penanganan banjir di Pidie

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia

Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Komisi I DPRK Pidie telah memanggil Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pidie bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK BPBD Pidie, Ali Basyah, ke DPRK setempat.

Pemanggilan kedua pejabat BPBD Pidie itu, terkait realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga atau BTT tahun 2025 sebesar Rp 7 miliar, untuk penanganan pascabanjir dan longsor. 

Belakangan diketahui dana BTT tidak habis digunakan sebesar Rp 1,1 miliar dalam penanganan banjir di Pidie. Sehingga dana itu harus dikembalikan ke kas daerah atau kasda. 

Berdasarkan data diperoleh Serambinews.com, Jumat (6/2/2026), dana BTT tidak mampu dihabiskan Rp 1,1 miliar pada enam SKPK.

Adalah Dinas Pertanian dan Pangan atau Distanpang Pidie dialokasikan Rp 430 juta dan tidak terserap Rp 75 juta.

Baca juga: BPBD Pidie Laporkan Jembatan Ambruk di Mane ke Pemprov, Pembukaan Jalan Bikin 6 Rumah Tertimbun

Lalu, Dinas Kesehatan Pidie dialolasikan Rp 2 miliar dan tersisa Rp 900 juta serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Pidie dianggarkan Rp 1,5 miliar dan tidak terserap Rp 764 juta.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Pidie tidak terserap Rp 74 juta dari dana diplotkan Rp 1,3 miliar serta Dinas Lingkungan Hidup Pidie, yang mampu menggunakan seluruhnya dana BTT Rp 286 juta. 

Ada pun Dinas Sosial atau Dinsos Pidie dana BTT tidak terserap Rp 15 juta dari alokasi Rp 250 juta.

" Kita telah memanggil Kalak BPBD Pidie dan PPTK BPBD Pidie, guna menanyakan seputaran penggunaan dana BTT tahun 2025 untuk penanganan banjir," kata Ketua Komisi I DPRK Pidie, Ir Makrum Thahir, kepada Serambinews.com, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, pemanggilan dua pejabat BPBD Pidie dibahas dalam rapat koordinasi dengan sembilan Komisi I DPRK Pidie. 

Menurutnya, dana BTT tahun 2025 dipakai untuk penanganan pascabencana di Pidie. BTT tidak saja digunakan BPBD Pidie, melaikan Dinkes Pidie, PUPR, Perkim, Dinsos, Distanpang dan DLH Pidie.