Massa Desak DPRK Aceh Singkil Bentuk Pansus Sekolah Rakyat 

Ringkasan Berita:

• Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil menggelar unjuk rasa di kantor DPRK, Senin (9/2/2026).
• Mereka mendesak DPRK segera membentuk Pansus untuk mengusut pengadaan tanah sekolah rakyat, keterlambatan APBK, serta kebijakan daerah yang dianggap merugikan rakyat.
• Selain Pansus, massa juga menuntut pemakzulan Bupati Safriadi Oyon, dengan alasan tidak mampu mengelola daerah.
• Koordinator aksi Ahmad Padil Lausar memberi waktu 2x24 jam kepada DPRK untuk menindaklanjuti tuntutan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Massa pengunjuk rasa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, membentuk pansus pengadaan tanah sekolah rakyat. 

Desakan itu disampaikan saat massa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil, melakukan unjuk rasa di kantor DPRK setempat di Kampung Baru, Singkil Utara, Senin (9/2/2026). 

"Mendesak DPRK Aceh Singkil segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut tuntas persoalan sekolah rakyat, keterlambatan APBK serta kebijakan strategis daerah yang merugikan rakyat," kata M Yunus orator unjuk rasa.

Pembentukan Pansus mendesak dibentuk lantaran menurut pengunjuk rasa ada kejanggalan dalam pembelian tanah untuk sekolah rakyat terbuat. 

Antara lain tanah yang dibeli merupakan milik putra bupati.

Hal itu bukan mengada-ngada, tetapi pengakuan dari bupati sendiri. 

Kejanggalan berikutnya soal harga tanah, yang disinyalir mencapai Rp 200 juta per hektare. 

Menurut demostran, harga tersebut tidak wajar.

Lantaran di dalamnya tidak ada tanaman sawit atau tanaman produktif lainnya. 

"Sekolah rakyat kacau, masa tanah untuk sekolah rakyat tanah anak bupati tanah kosong Rp 200 juta," teriak pengunjuk rasa. 

Selain membentuk pansus, dalam orasi yang dilakukan secara bergantian massa juga menuntut dewan melakukan pemakzulan terhadap bupati. 

Pemakzulan menurut peserta aksi dapat dimulai dari pengajuan hak interpelasi.

Kemudian berlanjut dengan hak angket.  

"Kami minta makzulkan Bupati Aceh Singkil, karena kami anggap tidak mampu dan tidak becus menangani daerah ini," teriak M Yunus orator unjuk rasa.