Hunian Tetap, Aspirasi Korban Banjir dan Tanah Longsor

Oleh: M. Zubair, ASN pemkab Bireuen dan Warga di daerah terdampak banjir

KISRUH tentang Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Hutap) di Bireuen terjawab sudah pada rapat koordinasi Wakil Gubernur dengan unsur Pemkab dan Forkopimda serta para Keuchik wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Bireuen minggu 8 pebruari 2026 lalu di aula Kantor Camat Peusangan.

Para Keuchik dari gampong-gampong terdampak bencana menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakan bersama masyarakat korban menolak hunian sementara dan lebih memilih hunian tetap. 
 
Dalam forum rapat koordianasi tersebut para keuchik dengan tegas mengatakan secara riil di lapangan pihaknya telah menanyakan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor untuk dibangun hunian sementara atau hunian tetap.

Para korban umumnya mereka mengharapkan segera dibangun hunian tetap dan menolak hunian sementara. Berbagai alasan masyarakat terdampak tidak mau menerima hunian sementara juga diungkapkan oleh para keuchik, dan ini yang menjadi dasar Pemerintah kabupaten Bireuen mengusulkan hunian tetap bagi korban banjir dan tanah longsor di Bireuen ke Pemerintah Pusat.

Baca juga: Rumah dan Warkop Usahanya di Bireuen Diterjang Banjir, Syamsiah Bertahan di Tenda Berharap Huntap

Dengan demikian Bupati Bireuen Muklis, ST tidak pernah menolak pembangunan hunian sementara, namun beliau harus mengedepankan aspirasi utama korban banjir dan tanah longsor, setelah mempelajari aspek sosial, yuridis, kebijakan publik, serta keberlanjutan pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana menjadi agenda krusial dalam fase rehabilitasi dan rekontrusksi. 

Secara ilmiah diketahui, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, termasuk banjir dan tanah longsor.

Kondisi geografis berupa pegunungan, curah hujan tinggi, serta perubahan tata guna lahan menjadikan risiko bencana semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Banjir dan tanah longsor tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan kemanusiaan, khususnya hilangnya tempat tinggal masyarakat.

Dalam situasi pascabencana, negara (pemerintah) memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negara, termasuk memastikan terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak.

Namun, praktik penanganan bencana sering kali menghadapi dilema antara penyediaan hunian sementara dan hunian tetap.

Bagi korban, hunian tetap menjadi aspirasi utama karena menjamin kepastian hidup, rasa aman, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. 

Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Bireuen mejalankan perannya dengan memenuhi kewajiban konstitusioanl tersebut, walaupun harus mengahadapi tantangan, namun hak-hak warga tetap dikedepankan. 

Hunian tetap adalah tempat tinggal permanen yang dibangun untuk menggantikan rumah korban bencana yang rusak berat atau hilang, dengan memperhatikan aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan.