Isu Perempuan dan Syariat Mencuat Saat Reses Musriadi di Ulee Kareng

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, menggelar reses di Gampong Ilie, Ulee Kareng untuk menyerap aspirasi masyarakat.
• Isu utama yang mencuat adalah perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan serta konsistensi penegakan syariat Islam oleh Satpol PP dan WH.
• Musriadi juga menyosialisasikan program beasiswa bagi siswa kurang mampu, memastikan hasil reses menjadi dasar advokasi program pemerintah sesuai kebutuhan warga.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad menyerap aspirasi warga melalui kegiatan reses di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng (Ulka), Sabtu (14/2/2026). 

Kegiatan ini dihadiri ratusan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng.

Reses ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

Yakni Plt Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari AR, serta Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kota Banda Aceh, Evendi.

Dalam pemaparannya, Tiara Sutari menegaskan, bahwa isu utama yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan.

Ia menjelaskan, bahwa Pemko Banda Aceh melalui Dinas P3AP2KB memberikan layanan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta penyediaan tempat aman bagi para korban kekerasan.

Baca juga: Reses, Warga Sampaikan Masukan Soal Penyesuaian Mahar Nikah hingga Aktivitas Muda-Mudi

“Perlindungan anak dan perempuan menjadi perhatian serius,” papar dia.

“Mulai dari perlindungan hukum, pendampingan psikologis, hingga rumah aman bagi korban kekerasan, semuanya difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui P3AP2KB,” tegas Tiara Sutari.

Sementara Sekretaris Satpol PP & WH, Evendi menyampaikan, bahwa Pemko Banda Aceh sangat konsisten dalam penegakan syariat Islam. 

Ia mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman di ibu kota provinsi.

“Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bertugas menegakkan peraturan daerah (qanun), memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah,” urainya. 

“Satpol PP fokus pada penegakan Perda dan Perkada umum, sedangkan WH lebih kepada sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelanggaran syariat Islam di tengah masyarakat,” jelas Evendi.

Baca juga: Gelar Reses, Ketua DPRK Banda Aceh Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad juga menyosialisasikan salah satu program prioritas daerah.