Pembangunan Huntara Tak Rampung Sesuai Target, Pengamat:  Presiden Perlu Evaluasi Pola Penanganan

Ringkasan Berita:

• Masriadi menilai target huntara sebelum Ramadhan gagal tercapai, sehingga penyintas banjir masih berpuasa di pengungsian.
• Ia menyoroti lemahnya transparansi data bantuan, yang membuat warga kesulitan mengakses informasi penerima bantuan dan memicu protes.
• Masriadi meminta Prabowo mengevaluasi pola kerja satgas yang hanya koordinatif, serta mengusulkan kewenangan khusus dan perekrutan tenaga lokal untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengevaluasi pola kerja lintas kementerian yang menangani bencana Sumatra agar proses rehab dan rekon Sumatera pasca banjir dapat berjalan sesuai dengan target.

Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Provinsi Aceh, Masriadi Sambo dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Rabu (18/2/2026).

Pasalnya, untuk hunian sementara (Huntara) saja dipastikan tidak rampung pada 1 Ramadhan sesuai target yang dibebankan presiden.

“Sehingga, penyintas banjir di Aceh dan Sumatra masih melewati bulan Ramahan di tenda pengungsian,” ujar Masriadi.

Menurutnya, sudah waktunya Presiden mengambil alih penanganan pascabanjir Sumatra ini.

“Sebab target hunian sementara rampung sebelum Ramadhan, sampai kini masih banyak korban banjir yang mengungsi,” terang Masriadi Sambo.

Baca juga: 19.236 Jiwa Korban Banjir Aceh Utara Dipastikan Sahur Pertama Ramadhan di Tempat Pengungsian

Dia menyoroti akses informasi publik tentang bencana. Misalnya, data penerima bantuan rumah rusak ringan, sedang, dan berat termasuk bantuan sosial tidak bisa diakses warga secara terbuka.

“Dampaknya, itulah yang terjadi protes di sejumlah desa di Kota Lhokseumawe itu. Warga merasa ditipu, tidak terdata, tiba-tiba ada bantuan untuk warga lainnya,” terang Masriadi.

Dia berharap, satuan tugas dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi yang bisa diakses warga secara realtime lewat website BNPB dan website pemerintah kabupaten/kota.

“Sehingga tidak ada warga yang merasa dirugikan. Dia korban, tapi tidak menerima bantuan. Sesama warga juga bisa saling cek, siapa saja penerima.

Dalam mekanisme BNPB ini disebut uji publik. Namun, tidak semua daerah melakukannya,” sebut Masriadi.

Dia meminta pemerintah membenahi sektor informasi publik tenang penanganan bencana.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Beasiswa SMA Unggul Garuda Baru, Termasuk Biaya Harian Hingga Family Reunion

"Jika informasi terbuka, pemerintah diuntungkan juga, citra presiden bagus, karena dari waktu ke waktu ada perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh,” ujarnya.

Sisi lain, dia menyoroti satuan tugas rehabilitasi dan rekontruksi wilayah Aceh yang cenderung bersifat koordinatif dengan kementerian lainnya.