Dana Rehab Rumah jangan Dipersulit, Pejabat Tidak Boleh Mengganggu

Ringkasan Berita:

• Kepala BNPB Suharyanto, memastikan penyaluran bantuan bagi korban bencana di sejumlah daerah terus berjalan secara bertahap.
• Untuk rumah rusak berat pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).
• Mensos Gus Ipul mengungkap total bantuan sosial (bansos) yang sudah disalurkan untuk warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) sebesar Rp 2,5 triliun

“Uang itu harus masuk ke rekening perorangan, tidak ada pejabat yang bisa mengganggu karena itu hak penerima,” SUHARYANTO, Kepala BNPB

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memastikan penyaluran bantuan bagi korban bencana di sejumlah daerah terus berjalan secara bertahap.

"Bantuan untuk rumah rusak sedang dan ringan untuk tahapan pertama sudah disalurkan, sedangkan tahap kedua dicairkan pada 2 Maret 2026," kata Suharyanto saat rapat bersama Forkopimda di Posko Bencana Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (25/2/2026).

Rapat tersebut juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta para bupati/wali kota dan pejabat terkait lainnya melalui zoom meeting.

Menurut Suharyanto, untuk rumah rusak berat pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).

Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, dana bantuan ditransfer langsung ke rekening pribadi penerima. Skemanya, sebesar 80 persen dana dapat langsung dicairkan, sedangkan 20 persen sisanya diblokir oleh pihak bank untuk memastikan proses pembangunan dan perbaikan benar-benar terealisasi serta bukti pendukung dinyatakan lengkap.

Setelah pembangunan selesai dan terverifikasi, sisa 20 persen tersebut baru dapat dicairkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana stimulan perbaikan rumah. "Uang itu harus masuk ke rekening perorangan, tidak ada pejabat yang bisa mengganggu karena itu hak penerima," katanya dalam rilis yang diterima Serambi di Lhokseumawe, Kamis (26/2/2026).

Suharyanto juga meminta agar persyaratan pencairan tidak dipersulit. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik yang mengarah pada permainan antara pihak tertentu dengan toko material. "Masyarakat bebas membeli material di toko mana saja. Tidak ada toko yang ditunjuk secara khusus, jangan sampai ada main mata yang bisa merugikan warga," sebut Suharyanto.

Bagi rumah rusak ringan dan sedang yang sudah terlanjur dibersihkan, dana tetap bisa dirembes atau diganti dengan ketentuan adanya surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani kepala desa. 

"Sekali lagi jangan persulit pencairan dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang. Tidak perlu ada kuitansi toko untuk pencairan, uang langsung ditransfer ke rekening penerima. Nanti tim tolong sampaikan ke perbankan bersangkutan (BSI), siapapun pejabat tidak boleh mengganggu, itu hak perorangan," imbuhnya.

Sebelum rapat di Posko Penanganan Bencana, Suharyanto bersama Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, meninjau pembangunan huntara di Gampong Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Armia mengatakan, pembangunan hunian sementara masih terus berjalan. Saat ini sebanyak 940 unit huntara telah terbangun dan dihuni.

Dirinci, huntara Danantara sebanyak 600 unit di Kampung Simpang Empat, huntara Kementerian PUPR 240 unit di Bundar, huntara Dompet Dhuafa 10 unit di Kampung Dalam, huntara Global Peace Convoy Indonesia sebanyak 35 unit, dan huntara Persatuan Islam (Persis) 55 unit.

Total huntara yang masih dalam proses pembangunan berjumlah 3.081 unit. Rinciannya, huntara BNPB terpusat 1.233 unit, huntara BNPB in-situ 614 unit, huntara Kementerian PUPR 819 unit yang tersebar di empat lokasi, huntara Dompet Dhuafa 117 unit, huntara Baznas 30 unit, huntara Overlanding Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 165 unit, huntara Merci 125 unit, huntara Relief Box 10 unit, dan huntara GPCI 65 unit.

"Sejauh ini total kebutuhan huntara di Aceh Tamiang sejumlah 8.190 unit. Kami minta dan berharap agar bisa mempercepat penyelesaian pembangunan," katanya.

Bupati menambahkan, hingga saat ini terdapat 2.111 kepala keluarga penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai pengganti uang sewa karena tidak menempati huntara. Rinciannya, DTH tahap 1 sebanyak 270 KK, tahap 2 sebanyak 314 KK, dan tahap 3 sejumlah 1.527 KK.