Jalan Nasional di Lintas Lhokseumawe–Aceh Utara Penuh Lubang, Bahayakan Arus Mudik

“Warga taat membayar pajak. Maka negara wajib memastikan infrastruktur dasar seperti jalan dalam kondisi laik dan aman,” urai dia. 

“Tanggung jawab tidak berhenti pada pembangunan, tetapi juga pemeliharaan,” tegasnya.

Secara normatif, kewajiban pemeliharaan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan penyelenggara segera memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara wajib memberikan tanda atau rambu peringatan. 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembiaran terhadap kerusakan jalan yang membahayakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret memperbaiki ruas jalan nasional tersebut.

Sebelum arus mudik mencapai puncaknya guna mencegah jatuhnya korban dan menjamin keselamatan pengguna jalan.(*)