Satgas Galapana Monitoring Program Cash for Work Pascabanjir di Aceh

Ringkasan Berita:

• Satgas Galapana DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, Danantara, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh meninjau langsung pelaksanaan program cash for work
• T.A. Khalid menjelaskan bahwa program cash for work merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan lingkungan.
• Selain meninjau kegiatan pembersihan lingkungan, tim juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Satgas Galapana DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, Danantara, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh meninjau langsung pelaksanaan program cash for work atau padat karya di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh timur, pada Kamis (5/3/2026). 

Program ini melibatkan masyarakat terdampak bencana untuk melakukan pembersihan lingkungan desa dari lumpur, kayu, dan material yang terbawa banjir dengan sistem upah harian.

“Peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif. Karena kita tidak hanya mengusulkan program, tapi juga memonitoring langsung kinerja-kinerja yang dilaksanakan dengan skema cash for work ini,” kata Koordinator Satgas Galapana DPR RI, T.A. Khalid, kepada Serambinews.com, Jumat (6/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Satgas DPR RI bersama Kementerian PUPR, PLN, dan Danantara turun langsung ke lapangan untuk memonitor pelaksanaan program pembersihan lingkungan yang dilakukan oleh warga.

Selain meninjau kegiatan pembersihan lingkungan, tim juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terkait penyediaan lahan disposal area sebagai lokasi pengolahan limbah pascabanjir, terutama material kayu dan lumpur yang diangkut dari lingkungan permukiman warga.

T.A. Khalid menjelaskan bahwa program cash for work merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak memperbaiki ekonomi secara perlahan. 

“Skema ini perlu terus dilanjutkan di seluruh desa terdampak, sebab selain mempercepat pembersihan lingkungan pascabanjir, juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat korban bencana melalui pemasukan harian,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya pelaksanaan program secara bersama-sama dan serentak di beberapa desa, bukan dilakukan secara bertahap desa per desa.

Menurut T.A. Khalid, pendekatan tersebut akan membuat proses pemulihan lingkungan pascabanjir menjadi lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

“Jadi, jika dilakukan satu desa demi satu desa, maka ketika hujan turun, desa yang sudah dibersihkan berpotensi kembali terkena lumpur dari desa yang belum dibersihkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa Satgas Galapana DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait akati berkomitmen untuk terus memonitor pelaksanaan program ini agar berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh.

Baca juga: LSP UIN Ar-Raniry Kantongi Lisensi BNSP, Siap Uji Kompetensi 9 Skema Profesi