Kritik Pengelolaan APBA, Martini: Jangan Jadikan DPRA Tempat Lindungi Mafia dan Bandit

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRA Fraksi NasDem, Martini, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan APBA dan kinerja DPRA dalam Rapat Paripurna di Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).
• Ia menegaskan DPRA harus menjadi lembaga terhormat yang mengawasi anggaran rakyat, bukan melindungi kepentingan kelompok tertentu.
• Selain itu, Martini menyinggung kebijakan pemotongan TPP ASN sebesar 16 persen, yang menurutnya perlu dievaluasi karena berdampak pada kesejahteraan ASN dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota DPRA dari Fraksi Partai NasDem, Martini, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta kinerja lembaga DPRA yang dinilai belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Martini dalam Rapat Paripurna DPRA, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).

Ia mengingatkan agar lembaga legislatif tersebut tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu.

“DPR ini lembaga yang bermarwah. DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat. Bukan justru DPR ini lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” tegas Martini.

Menurutnya, DPRA merupakan lembaga terhormat yang diisi oleh wakil rakyat hasil pilihan masyarakat Aceh.

Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Lembaga DPRA ini adalah lembaga yang terhormat. Harapan saya jangan ada isu-isu negatif tentang lembaga ini. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat lima juta lebih, perwakilan yang mereka hantarkan ke sini. Sehingga satu rupiah pun itu harus memihak kepada rakyat,” jelasnya.

Baca juga: Tanpa Dukungan APBA, Aceh Ramadhan Festival Tetap Menggema

Martini juga menyoroti minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Ia mengaku kecewa karena belum melihat langkah nyata dari lembaga tersebut untuk membantu para korban.

Ia turut menggambarkan kondisi masyarakat yang saat ini masih bertahan di pengungsian dengan berbagai keterbatasan, sementara para wakil rakyat bekerja di ruang yang nyaman.

“Bagaimana tentang kebutuhan sehari-hari masyarakat kita? Hari ini kita duduk di ruang ber-AC pimpinan. Bagaimana masyarakat kita hari ini di bawah tenda, mereka makan seadanya. Bahkan uang jajan anak aja mereka enggak ada,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa setiap anggota dewan telah mengucapkan sumpah jabatan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Karena itu, ia berharap lembaga DPRA tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Tapi yang kita lihat, ada yang merasa ini lembaga milik pribadi dan ada yang merasa ini milik kelompok. Ini yang memunculkan isu-isu negatif di luar,” ujarnya.