Rumah Hilang, Nama Malah Dicoret dari Daftar Penerima Bantuan

Ringkasan Berita:

• Persoalan pendataan korban banjir mulai mencuat di Kabupaten Bireuen, empat bulan setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut
• Rumah mereka rusak berat bahkan hilang, namun dalam hasil verifikasi terbaru justru masuk kategori tidak memenuhi kriteria (TMK)
• Kami berharap ada pendataan ulang agar korban banjir tidak menuding perangkat desa pilih kasih

Saya selaku keuchik menampung aspirasi warga. Banyak yang datang mempertanyakan kenapa namanya masuk TMK (tidak memenuhi kriteria), padahal rumah mereka rusak berat bahkan hilang. Murizal, Keuchik Pante Lhong

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Persoalan pendataan korban banjir mulai mencuat di Kabupaten Bireuen, empat bulan setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut. Sejumlah warga mengeluhkan data bantuan yang dinilai tidak akurat.

Rumah mereka rusak berat bahkan hilang, namun dalam hasil verifikasi terbaru justru masuk kategori tidak memenuhi kriteria (TMK). Kondisi ini membuat sebagian penyintas belum memperoleh kepastian bantuan hunian.

Keluhan tersebut disampaikan perangkat gampong di sejumlah wilayah terdampak. Keuchik Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Murizal, mengatakan hampir seluruh rumah di gampongnya terdampak banjir, mulai dari rusak ringan hingga hilang total. Namun, dalam pendataan terakhir, ada warga yang sebelumnya terdaftar sebagai korban justru tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan.

“Saya selaku keuchik menampung aspirasi warga. Banyak yang datang mempertanyakan kenapa namanya masuk TMK, padahal rumah mereka rusak berat bahkan hilang,” ungkapnya kepada tim Liputan Eksklusif Serambi Indonesia, pekan lalu. Liputan Eksklusif yang terbit pada Senin 30 Maret 2026 itu berjudul “Lebaran Berlalu, Mereka Masih Menunggu.”

Menurut Murizal, kondisi di lapangan masih menunjukkan dampak banjir yang cukup parah. Sebagian kawasan masih dipenuhi endapan lumpur, sementara sejumlah warga masih tinggal di hunian darurat. Ia berharap pemerintah turun kembali ke gampong untuk melakukan verifikasi ulang agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi riil.

Keluhan serupa muncul di gampong lain. Keuchik Tingkeum Manyang, Kecamatan Kutablang, Ir Mawardi, menyebutkan masih ada keluarga yang bertahan di meunasah karena rumah mereka hilang total. Namun, sebagian dari mereka belum mendapatkan kepastian bantuan yang sesuai. “Kami berharap ada pendataan ulang agar korban banjir tidak menuding perangkat desa pilih kasih,” ujarnya.

Selain persoalan pendataan, sebagian warga juga mengeluhkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang belum merata. Ada korban yang sudah menerima bantuan, namun ada pula yang belum menerima karena persoalan administrasi. Akibatnya, warga yang belum memperoleh bantuan memilih bertahan di tenda atau hunian darurat, sebagian lainnya menumpang di rumah keluarga atau menyewa rumah dengan kemampuan terbatas.

Riska Devia (35), warga Gampong Pante Lhong, mengaku rumahnya hilang diterjang banjir. Namun, dalam hasil verifikasi terakhir, namanya tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. Ia berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang agar bantuan hunian dapat segera direalisasikan. “Rumah dan tanah rumah hilang jadi sungai, data awal nama saya ada, sekarang tidak ada lagi dan mohon verifikasi kembali,” ucapnya.

Sementara itu, pemerintah daerah menyebutkan sebagian besar korban sebenarnya telah menerima bantuan. Juru bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Muhajir Juli, mengatakan sebanyak 2.646 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian pada tahap pertama. Sisanya masih dalam proses pencairan karena ketidaksinkronan data.

“Setelah Lebaran, yang tersisa akan dicairkan. Kendala sebelumnya karena ada ketidaksinkronan antara NIK dan data lainnya,” kata Muhajir.

Plt Kalak BPBD Bireuen, Doli Mardian, juga menyebutkan masih ada sekitar 20 kepala keluarga atau 75 jiwa yang tinggal di tenda dalam kompleks Kantor Bupati Bireuen. Sebagian dari mereka telah menerima DTH, namun dana tersebut dinilai belum cukup untuk menyewa rumah dalam waktu lama.

Selain itu, proses pembangunan hunian tetap masih menunggu tahapan administrasi. Sejumlah unit rumah rusak berat telah ditetapkan untuk dibangun, sementara lainnya masih menunggu rekomendasi teknis sebelum pembangunan dimulai.

Akademisi di Bireuen, Dr Nazaruddin, menilai persoalan pendataan menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan pemulihan. Ia menyarankan pemerintah turun langsung ke gampong untuk memverifikasi kondisi warga terdampak. “Pendataan ulang perlu dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat agar bantuan tepat sasaran,” pinta Dr Nazaruddin.(*)