Huntara Tuntas Sebelum 29 April

"Awalnya kami perkirakan bisa dipindahkan ke Huntara, ternyata sampai sekarang proses pembangunan belum siap," kata Datok Penghulu Kampung Lubuksidup, Ibrahim. Ia menyebutkan warga terpaksa bersabar karena pembangunan hunian sementara baru diperkirakan rampung setelah Lebaran.

Situasi serupa juga dialami pengungsi di Kabupaten Gayo Lues. Sebagian warga yang terdampak bencana hidrometeorologi masih tinggal di lokasi pengungsian sambil menunggu kepastian relokasi. Mereka merayakan Idulfitri jauh dari kampung halaman yang rusak akibat bencana.

"Tidak pernah kami bayangkan Lebaran seperti ini. Kami meninggalkan kampung bukan karena mau, tapi karena keadaan," ujar Salludin, salah seorang pengungsi asal Desa Pepelah.

Di Kabupaten Aceh Timur, keterlambatan pemulihan juga terlihat dari proyek huntara yang mangkrak. Sejumlah unit hunian sementara di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, dilaporkan belum selesai dengan progres fisik sekitar 30 hingga 50 persen. Pekerjaan terhenti setelah pekerja meninggalkan lokasi.

Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, mengatakan para pekerja meninggalkan proyek karena gaji tidak dibayarkan oleh kontraktor. "Para pekerja kabur dari lokasi karena gaji mereka tidak dibayar oleh kontraktor. Akibatnya, mereka angkat koper dan membiarkan bangunan terbengkalai," ujarnya.

Ia menyebut kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tenda lusuh dan hunian darurat. Bahkan di beberapa lokasi, material bangunan hanya diletakkan tanpa kelanjutan pekerjaan, sementara target penyelesaian sebelum Lebaran tidak tercapai.

Pemerintah daerah mengakui proses pemulihan masih berada pada tahap transisi dari darurat menuju rehabilitasi. Pelaksana Tugas BPBD Aceh Utara, Fauzan, mengatakan meskipun sebagian besar warga telah meninggalkan pengungsian, masih ada yang bertahan karena hunian sementara belum tersedia.

"Masih ada warga yang tinggal di tenda atau tempat darurat sambil menunggu pembangunan huntara. Sebagian lainnya sudah menempati huntara yang tersedia," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan huntara telah mencapai sekitar 80 persen, namun masih ada sekitar 20 persen warga yang belum tertampung dan harus bertahan secara mandiri di hunian darurat. Target untuk mengakhiri penggunaan tenda sepenuhnya juga belum tercapai hingga Lebaran.

Di Kabupaten Bireuen, kondisi serupa masih terlihat. Hingga kini masih ada sekitar 20 kepala keluarga atau 75 jiwa yang bertahan di tenda pengungsian di kompleks Kantor Bupati. Sebagian dari mereka telah menerima Dana Tunggu Hunian, namun bantuan tersebut dinilai belum cukup untuk menyewa rumah dalam waktu lama sehingga kembali ke tenda.

Selain persoalan hunian, kebutuhan dasar pengungsi juga belum sepenuhnya terpenuhi. Koordinator Lapangan Mata Garuda LPDP Aceh, Ajmir Akmal, mengatakan sejumlah pengungsi masih kesulitan mendapatkan akses fasilitas dasar, terutama air bersih dan sanitasi yang layak.

"Kami mengunjungi lokasi pengungsi yang masih di tenda, tepatnya di akhir-akhir Ramadhan masyarakat mengeluh tentang ketersediaan air bersih dan huntara yang layak," ujarnya.

Ia juga menilai keterbatasan ruang hunian, kesulitan ekonomi, serta keterpisahan keluarga memperpanjang proses pemulihan. Selain itu, suara korban di wilayah terpencil sering kali tidak terdengar karena keterbatasan akses dan ketergantungan pada bantuan.

Akademisi di Bireuen, Dr Nazaruddin, menilai persoalan paling mendesak bagi penyintas saat ini adalah kepastian tempat tinggal. Menurutnya, bantuan logistik relatif mencukupi, namun tanpa hunian yang jelas masyarakat sulit keluar dari kondisi darurat.

"Saya mendengar keluhan mereka urgensinya adalah tempat tinggal yang layak, mereka mengakui bantuan pemerintah dalam hal sembako mencukupi, namun soal tempat tinggal belum ada kepastiannya," ujarnya.