Orasi Bupati Al-Farlaky di Hadapan Pendemo Jadi Perhatian, Ini Penekanannya

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, turun langsung menemui massa aksi di Pendopo Idi.
• Dalam orasinya, ia menegaskan dirinya tidak pernah absen dalam penanganan banjir dan telah mengusulkan 41.000 data korban ke Pemerintah Pusat.
• Al-Farlaky juga menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan serta meminta warga memanfaatkan posko pengaduan, sembari menegaskan komitmen pemerintah mendampingi masyarakat hingga pemulihan tuntas.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Maulidi Alfata  | Aceh Timur 

SERAMBINEWS.COM, IDI - Suasana di gerbang Pendopo Bupati Aceh Timur di Idi mendadak penuh perhatian pada Kamis (2/4/2026) kemarin. 

Hal ini saat Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, MSi turun langsung menemui massa pengunjuk rasa yang menggelar aksi di hadapan kediamannya.

Tak sekadar menerima aspirasi, Al-Farlaky tampil dengan gaya komunikasi yang lugas dan tegas, menjawab satu per satu tuntutan yang disuarakan massa. 

Meski aksi berlangsung damai, pernyataan-pernyataan sang Bupati dari atas panggung orasi mampu menyita perhatian dan membuat suasana semakin hidup.

Di hadapan para pengunjuk rasa, Al-Farlaky dengan lantang membantah tudingan bahwa dirinya absen dalam penanganan bencana banjir yang melanda Aceh Timur. 

Ia menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana terjadi, dirinya langsung bergerak turun ke lapangan menemui masyarakat terdampak.

"Saya tidak pernah meninggalkan masyarakat. Sejak awal bencana, saya sudah ada di lapangan," tegasnya di hadapan massa.

Salah satu tuntutan utama massa adalah transparansi data korban banjir dan kepastian penerima bantuan. 

Merespons hal itu, Bupati Al-Farlaky mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur telah mengusulkan 25.000 data korban pada tahap pertama.

Baca juga: Al-Farlaky Temui Pendemo, Siap Perjuangkan 41 Ribu Data Korban Banjir Aceh Timur ke Pusat

Kemudian tambahan 16.000 data korban pada tahap kedua kepada Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Data inilah yang akan kita perjuangkan bersama 25.000 ditambah 16.000. Kita tidak diam dan terus berupaya agar seluruhnya dapat terealisasi," ujar Al-Farlaky.

Bagi warga yang merasa belum terdata, Bupati menyatakan, telah menginstruksikan seluruh kecamatan untuk mendirikan posko pengaduan secara berjenjang.

Mulai dari tingkat desa hingga kabupaten yang dipusatkan langsung di Pendopo Bupati.