Dari Tenda ke Rumah: Ikhtiar Bupati Mukhlis Menghadirkan Kepastian Hunian

Oleh: M. Zubair, S.H., M.H,
Praktisi Pemerintahan Daerah pada Pemkab Bireuen

SEBAGIAN kecil korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang sebelumnya masih tinggal di tenda-tenda, terutama yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bireuen, kini telah kembali ke desa masing-masing.

Para penyintas bencana tersebut pulang setelah adanya jaminan bahwa hunian tetap akan segera dibangun bagi mereka oleh Bupati Bireuen, Mukhlis, ST.

Di tengah kondisi tersebut, langkah yang diambil oleh Bupati Mukhlis patut diapresiasi sebagai sebuah ikhtiar yang tidak biasa.

Alih-alih hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, ia memilih jalan kolaborasi dengan pihak swasta untuk menghadirkan hunian tetap bagi para korban.

Ini bukan hanya solusi pragmatis, tetapi juga cerminan kepemimpinan adaptif yang mampu membaca situasi dan memanfaatkan potensi yang ada.

Baca juga: Urgensi Penetapan Ulang Batas Wilayah Pascabencana

Dalam konteks ini, langkah Bupati Mukhlis menggandeng sektor swasta patut dipahami sebagai upaya keluar dari jebakan pola lama penanganan bencana yang sering kali lamban dan birokratis.

Namun, pada saat yang sama, langkah ini juga menjadi “taruhan kebijakan”: apakah akan berhasil menjadi model kolaborasi progresif, atau justru terjebak dalam problem klasik tata kelola.

Selama ini, penanganan pascabencana di banyak daerah cenderung berhenti pada fase tanggap darurat dan rehabilitasi awal.

Hunian sementara menjadi solusi yang berkepanjangan, sementara hunian tetap kerap tertunda karena persoalan anggaran, lahan, dan koordinasi lintas sektor.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap bencana selalu diikuti dengan persoalan klasik: keterbatasan anggaran, lambannya proses rehabilitasi, serta panjangnya birokrasi dalam penanganan pascabencana.

Sering kali, korban harus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tinggal di hunian sementara yang jauh dari kata layak.

Oleh sebab itu, kehadiran negara melalui pemerintah daerah memang menjadi kewajiban utama.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah tidak selalu mampu menjawab seluruh kebutuhan secara cepat dan menyeluruh. Di sinilah diperlukan pendekatan baru yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Langkah Bupati Mukhlis yang menggandeng sektor swasta, seperti pembangunan hunian tetap di Kecamatan Jangka oleh Yayasan Darul Tauhid Bandung, menjadi penting karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas.