Berita Banda Aceh
Yah Fud ungkap Realisasi APBA 2026 Baru Sebatas Bayar Gaji dan Tunjangan ASN
“Ini sudah akhir kuartal pertama, harus ada upaya akselerasi. Bila perlu buat timeline untuk percepatan tender dan penandatanganan kontrak kolektif,”
Penulis: Rianza Alfandi | Editor: Faisal Zamzami
Ringkasan Berita:
- Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan berbagai program dan kegiatan prioritas dalam APBA 2026.
- Menurutnya, hingga memasuki bulan April 2026, realisasi program dan kegiatan dalam APBA 2026 belum berjalan signifikan. Anggaran hanya baru dialirkan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan ASN.
- Padahal, realisasi APBA jauh sangat penting guna percepatan rehab rekon, sekaligus menjadi stimulus untuk kebangkitan ekonomi rakyat
Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Rianza Alfandi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan berbagai program dan kegiatan prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.
Menurutnya, hingga memasuki bulan April 2026, realisasi program dan kegiatan dalam APBA 2026 belum berjalan signifikan. Anggaran hanya baru dialirkan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan ASN.
“Sementara program dan kegiatan yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat belum mulai bergerak. Begitu juga terhadap program yang berkaitan langsung dengan kegiatan rehab rekon pascabencana ekologis pada akhir tahun lalu,” kata Yah Fud dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Padahal, kata Yah Fud, realisasi APBA jauh sangat penting guna percepatan rehab rekon, sekaligus menjadi stimulus untuk kebangkitan ekonomi rakyat pascabencana.
Politikus Partai NasDem ini menilai, harus ada upaya akselerasi dari semua SKPA agar uang belanja Pemerintah Aceh dapat segera beredar di masyarakat.
“Ini sudah akhir kuartal pertama, harus ada upaya akselerasi. Bila perlu buat timeline untuk percepatan tender dan penandatanganan kontrak kolektif,” tegasnya.
Baca juga: Kritik Pengelolaan APBA, Martini: Jangan Jadikan DPRA Tempat Lindungi Mafia dan Bandit
Yah Fud juga mengatakan, dengan adanya realisasi APBA untuk percepatan rehab rekon, maka akan sangat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Terlebih kegiatan pemulihan infrastruktur yang terdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat.
Seperti infrastruktur pengairan berupa normalisasi sungai, bendungan, waduk dan irigasi untuk memulihkan sektor pertanian.
Begitu pun dengan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur vital lainnya.
"Kalau kegiatan sudah jalan, uang sudah beredar, insyaAllah dapat sedikit meringankan beban saudara kita di wilayah terdampak. Warga disana dapat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Kondisi ekonomi yang selama ini terpuruk akan berdenyut lagi,” jelasnya.
“Apalagi pembangunan kembali infrastruktur yang rusak sangat urgent untuk kebangkitan ekonomi masyarakat setempat. Selain dari program APBN, kita harapkan APBA juga menjadi salah satu instrumen stimulus untuk pemulihan ekonomi rakyat di wilayah terdampak,” tambahnya.
Di sisi lain, Yah Fud juga meminta masyarakat perlu memahami keterlambatan realisasi APBA 2026 yang disebabkan oleh beberapa faktor.
| DPR RI dan Pemerintah Diminta Satu Suara Perjuangkan “Jalur Maut” di Barsela Aceh |
|
|---|
| Pemerintah Akui Kesulitan Bersihkan Lumpur Sisa Banjir Aceh, Kasatgas PRR: Berat |
|
|---|
| Pemulihan Sawah Pascabencana di Aceh Baru Berjalan 2 Persen, Target Capai 42 Ribu Hektare |
|
|---|
| Dua Terpidana Zina Dicambuk 100 Kali di Taman Bustanussalatin Banda Aceh |
|
|---|
| Razia Malam di Rutan Banda Aceh, Ini Daftar Barang Terlarang yang Disita |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Wakil-Ketua-DPRA-Saifuddin-Muhammad-alias-Yah-Fud-bicara-soal-APBA-2026.jpg)