BREAKING NEWS - Mayoritas Fraksi DPRK Aceh Singkil Tolak Raqan APBK 2026

Ringkasan Berita:

• Dua fraksi DPRK Aceh Singkil, yakni Fraksi Sahabat dan Gerakan Pembangunan Berkarya, menolak Rancangan Qanun APBK 2026, sementara Fraksi Nasdem menerima.
• Penolakan dipicu sejumlah isu, seperti target PAD dinilai tidak realistis, pengadaan mobil dinas, hingga transparansi bantuan pascabanjir.
• Rapat paripurna berlangsung panas dengan banyak interupsi dan perbedaan pendapat internal fraksi, keputusan akan dikonsultasikan ke Banda Aceh.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Dua dari tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, menyatakan menolak Rancangan Qanun APBK Aceh Singkil 2026. 

Dua fraksi tersebut masing-masing Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya.

Penolakan tersebut disampaikan juru bicara fraksi dalam rapat paripurna DPRK Aceh Singkil, dengan agenda pandangan akhir fraksi, Rabu (8/4/2026).

Sementara satu fraksi menyatakan menerima, yaitu Fraksi Nasdem.

Sejak awal rapat paripurna dibuka Ketua DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun, langsung dihujani interupsi. 

Para wakil rakyat terlibat adu argumentasi sesama koleganya terkait alasan penundaan paripurna dengan agenda sama ada 6 April 2026. 

Baca juga: VIDEO Camat Demo Kantor DPRK Aceh Singkil Ancam Tutup Pelayanan

Kemudian skor tersebut kembali dibuka, Rabu (8/4/2026).

Rapat pun akhirnya diskor lantaran masuk shalat Ashar.

Setelah skor dibuka rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK 2026. 

Fraksi Sahabat melalui juru bicaranya Taufik sebelumnya menyatakan menolak menyoroti target PAD dalam APBK 2026 yang dinilainya pesimis tercapai. 

Selanjutnya pengadaan mobil dinas bupati semestinya tidak dilakukan karena kondisi keuangan daerah memprihatinkan. 

"Apalagi baru-baru ini terjadi banjir. Jangan terkesan dipaksakan pengadaannya," kata Taufik.

Baca juga: Ini Alasan Camat Orasi di Depan Kantor DPRK Aceh Singkil dan Ancam Tutup Pelayanan 

Ia juga menyoroti pembelian lahan untuk sekolah rakyat.

Semestinya sebut Taufik, pemerintah daerah mengutamakan hal yang lebih penting dengan melakukan ganti rugikan tanah bandara dan ganti rugi lahan jalan Kuala Baru.