Dua Fraksi Tolak Raqan APBK 2026, APBK Singkil Gagal Disahkan

Ringkasan Berita:

• Dua dari tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menolak Rancangan Qanun APBK Aceh Singkil 2026
• APBK 2026 senilai Rp 822 miliar tidak dapat disahkan meskipun sudah molor hingga bulan April
• Camat Kuala Baru Mansurdin dan Camat Singkil, Khairuddin, melakukan orasi di depan Gedung DPRK Aceh Singki

“Nanti hasil paripurna ini kita bawa ke Banda Aceh, untuk dikonsultasikan. Semua yang disampaikan nanti ada catatannya." Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Dua dari tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menolak Rancangan Qanun APBK Aceh Singkil 2026. Kedua fraksi tersebut yaitu Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya.

Akibatnya, APBK 2026 senilai Rp 822 miliar tidak dapat disahkan meskipun sudah molor hingga bulan April. Sedangkan fraksi yang menerima raqan tersebut hanya Fraksi NasDem.

Dinamika ini terjadi dalam rapat paripurna DPRK dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Raqan APBK 2026 yang berlangsung di Gedung DPRK setempat, Rabu (8/4/2026). 

Sejak awal rapat paripurna dibuka, Ketua DPRK Haji Amaliun, langsung dihujani interupsi. Para wakil rakyat mempertanyakan alasan penundaan rapat paripurna dengan agenda sama pada 6 April 2026. 

Pembacaan pandangan akhir fraksi baru terlaksana setelah asar. Fraksi Sahabat melalui juru bicaranya Taufik, menyoroti target PAD dalam APBK 2026 yang dinilainya pesimis tercapai. 

Pihaknya juga menyorot pengadaan mobil dinas bupati yang menurut mereka tidak perlu mengingat keuangan daerah memprihatinkan. "Apalagi baru-baru ini terjadi banjir. Jangan terkesan dipaksakan pengadaannya," kata Taufik.

Tak hanya itu, Fraksi Sahabat juga menyorot pembelian lahan untuk Sekolah Rakyat. Semestinya sebut Taufik, pemerintah daerah mengutamakan hal yang lebih penting seperti melakukan ganti rugi tanah bandara dan lahan jalan Kuala Baru.

Dalam kesempatan itu, Taufik juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana transfer daerah (TKD) yang baru dikembalikan oleh pemerintah pusat sesuai juknis sehingga tidak berdampak pada persoalan hukum dikemudian hari. 

Setelah menjabarkan berbagai persoalan, Fraksi Sahabat menyatakan menolak raqan APBK 2026. "Dari uraian di atas maka kami Fraksi Sahabat menolak Rancangan Qanun APBK 2026," tutup Taufik.

Penolakan yang sama juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya, Riski Ardiansyah. Alasan penolakan lantaran bupati belum menandatangani komitmen pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat. 

Alasan berikutnya, penerima bantuan jatah hidup korban banjir yang tak transparan. Lalu pengadaan mobil dinas bupati yang dinilai kurang tepat karena Kabupaten Aceh Singkil, masih dalam masa pemulihan pascabanjir.  

Pandangan berbeda disampaikan Fraksi NasDem. Melalui juru bicaranya, dr Desra Novianto menyatakan Fraksi NasDem menerima Raqan APBK 2026 untuk disahkan menjadi qanun. "Saya menerima tanpa tekanan dari siapapun," kata Desra. 

Anggota fraksi protes

Menariknya, penyampaian pandangan akhir Fraksi Sahabat dan Fraksi Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya mendapat protes dari anggota fraksi masing-masing.