Mualem Tegaskan JKA tidak Dihapus, Hanya Pembaruan Data Saja

Tantangan dan Risiko

• Keterbatasan anggaran daerah membuat cakupan JKA tidak bisa lagi universal.
• Ketergantungan pada APBA rentan terhadap fluktuasi fiskal dan prioritas politik.
• Integrasi dengan JKN masih belum optimal, sehingga ada risiko duplikasi layanan.
• Keadilan sosial: Prioritas hanya untuk kelompok miskin bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang sebelumnya menikmati layanan gratis.

JKA adalah kebijakan khas Aceh yang lahir dari semangat keadilan sosial pasca-konflik. Sejak 2010, program ini memberi manfaat besar, tetapi kini harus disesuaikan dengan realitas fiskal. 

Mulai Mei 2026, JKA hanya akan melayani masyarakat miskin dan rentan, sementara warga lain yang masuk dalam cakupan JKN.(*)