Penyusunan Profil dan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Aceh 2026–2030 Dimulai di Banda Aceh

Ringkasan Berita:Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh memulai FGD penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati Aceh 2026–2030 di Hotel Rasamala, Banda Aceh.

 

FGD yang digelar bersama Yayasan Sain Nusantara ini menghimpun masukan berbagai pemangku kepentingan untuk memvalidasi data, menetapkan prioritas ekosistem dan spesies

 

Penyusunan dokumen didukung Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ Indonesia agar menjadi landasan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan terintegrasi 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh resmi memulai rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Provinsi Aceh Tahun 2026–2030.

Kegiatan tahap pertama dilaksanakan di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang akan dilaksanakan sebanyak empat kali di Banda Aceh.

Ini sebagai upaya menghimpun masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen strategis pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Sain Nusantara dengan tujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan draft Profil Keanekaragaman Hayati Aceh serta draft RIP Kehati Aceh yang telah disusun oleh tim penyusun, sebagai dasar pengelolaan keanekaragaman hayati di Aceh. 

Selain itu, FGD ini juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dan validasi terhadap data, analisis, serta penetapan prioritas ekosistem, spesies, dan kawasan penting keanekaragaman hayati di Aceh.

Baca juga: Dosen MIPA Gugah Kesadaran Warga Pentingnya KEL, Aceh Punya Keanekaragaman Hayati Tertinggi di Dunia

Dalam sambutannya, M. Daud, S.Hut, M.Si dari DLHK Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa kondisi keanekaragaman hayati saat ini menghadapi ancaman yang semakin serius. 

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversity memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan agenda pembangunan.

“Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 telah menetapkan kerangka strategis nasional untuk konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta pembagian manfaat keanekaragaman hayati secara adil. 

Kerangka ini juga menekankan pentingnya pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat daerah,” ungkapnya.

Peserta FGD dari beragam kalangan, dari Bappeda,  DLHK, UPT Kementrian seperti BKSDA, BBTNGL, Balai Benih, BPDAS, Kalangan akademisi dari.STIK, USK kalangan NGO seperti FKL,  WCS, Katahati Institute, JKMA, Masyarakat Adat seperti MAA dan sejumlah unsur lainnya. 

Aceh sendiri merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di Indonesia. 

Beragam ekosistem penting seperti hutan hujan tropis pegunungan, dataran rendah, sungai, hingga kawasan pesisir dan laut menjadi habitat bagi berbagai spesies kunci, termasuk spesies yang terancam punah. 

Di sisi lain, Aceh juga memiliki kekuatan sosial budaya melalui praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang masih lestari di berbagai wilayah.

Baca juga: Jejak Gajah dalam Regenerasi Hutan Sumatera

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Aceh tengah menyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati Aceh sebagai dasar pengetahuan, arah kebijakan, serta kerangka aksi pengelolaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.