Aceh Barat tak Dapat Tambahan Dana TKD, Elemen Sipil Bereaksi Keras

Ringkasan Berita:

• YARA Aceh Barat dan Nagan Raya mengecam keras keputusan TAPA yang tidak memasukkan Aceh Barat sebagai penerima tambahan dana TKD senilai Rp824 miliar.
• Padahal, Aceh Barat terdampak serius banjir bandang dan longsor November 2025 dengan kerugian mencapai Rp1,29 triliun, namun hanya menerima tambahan DOKA Rp1,09 miliar.
• YARA menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap korban bencana, mencerminkan ketimpangan pembangunan, dan mendesak pemerintah memberi penjelasan transparan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat dan Nagan Raya bereaksi keras terkait hilangnya nama Kabupaten Aceh Barat dalam daftar daerah penerima dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD).

YARA menuding Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sudah mengeliminasi Kabupaten Aceh Barat dari daftar penerima tambahan dana TKD Provinsi Aceh sebesar Rp 824 miliar.

Padahal, Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang terdampak serius bencana banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 lalu. 

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan luas, termasuk 123 rumah warga rusak hingga hilang tersapu arus, serta menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat dan Nagan Raya, Hamdani kepada Serambinews.com, Sabtu (18/4/2026), menyebutkan, keputusan TAPA sebagai bentuk pengabaian terhadap korban bencana.

“Saya mengecam keras TAPA. Ini seperti bermain-main dengan penderitaan korban,” tukasnya. 

“Tidak ada satu rupiah pun dialokasikan untuk Aceh Barat melalui TKD,” tegas Hamdani.

Baca juga: Tarmizi Kecewa Berat, Aceh Barat Satu-satunya Daerah di Aceh tak Dapat Tambahan TKD

Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan di Aceh. Menurutnya, sebelum menetapkan alokasi anggaran, pemerintah seharusnya melakukan pemetaan berbasis data dan indikator yang jelas.

“Jangan anak tirikan Aceh Barat. Apakah pemerintah tidak melihat atau pura-pura tidak melihat saat musibah melanda daerah kami? Ini menyangkut kepentingan rakyat,” ujarnya.

Hamdani juga mengingatkan, adanya potensi motif politik di balik kebijakan tersebut yang dapat merugikan masyarakat terdampak.

Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat telah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) hidrometeorologi. 

Namun, hasil pendataan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan alokasi anggaran.

Berdasarkan data, Aceh Barat hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar, dari total Rp75 miliar yang dibagikan merata ke seluruh kabupaten/kota.