Warga Tiap Hari Ramai-ramai ke Dinsos Pidie, Cek Desil untuk Bisa Ditanggung JKA

Ringkasan Berita:

• Ratusan warga Pidie setiap hari mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Pidie untuk mengecek desil agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.
• Skema Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kini berbasis tingkat kesejahteraan (desil).
• Plt Dinsos Pidie, drh Fazli MSi, menjelaskan lonjakan warga terjadi sejak akhir Februari 2026.
• Perubahan desil tidak bisa dilakukan individu via sistem, melainkan melalui keuchik/gampong dan masuk ke proses musyawarah desa (musdes).

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ramai-ramai warga mendatangi Kantor Dinas Sosial atau Dinsos Pidie.

Kedatangan warga setiap hari itu untuk mengecek desil, agar mendapatkan pelayanan gratis kesehatan dari pemerintah. 

Untuk diketahui, Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA tidak lagi menanggung seluruh warga ber-KTP Aceh. 

Kebijakan pemerintah terhadap JKA difokuskan pada tingkat kesejahteraan ekonomi atau desil.

Saat ini, pelayanan biaya kesehatan telah diklasifikasikan masyarakat dengan desil.

Katagori desil 1-5 ditanggung APBN dan desil 6-7 ditanggung Pemerintah Aceh. 

Sementara desil 8-10, pemerintah tidak menanggung lagi biaya BPJS Kesehatan karena dianggap katagori mampu. 

Pelaksana Tugas atau Plt Dinsos Pidie, drh Fazli MSi, kepada Serambinews.com, Kamis (30/4/2026) mengatakan, sejak skema pelayanan kesehatan gratis kepada warga berubah, setiap hari ramai warga mengecek desil di Dinsos Pidie.

Warga datang ke Dinsos Pidie, agar warga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Petugas harus memberikan pengarahan kepada warga terhadap desil. 

"Warga memadati Dinsos Pidie telah terjadi di ujung Februari 2026. Hampir setiap hari warga datang ke Dinsos Pidie untuk konsultasi seputar desil," jelasnya. 

Baca juga: Ratusan Warga Tiap Hari Datangi Disdukcapil Aceh Utara, Ubah Status Pekerjaan Agar Dapat Layanan JKA

Dikatakan, untuk mengubah desil di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, secara pribadi tidak bisa dilakukan individu via sistem. 

Menurutnya, data desil dari tingkat kesejahteraan 1 hingga 10, yang ditentukan pemerintah berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi.

Pun demikian, kata Fazli, warga tetap bisa mengajukan perubahan atau perbaikan data dengan cara resmi.