Mahasiswa SMUR Peringati Hari Buruh, Serukan Perlawanan terhadap Sistem yang Menindas

Ringkasan Berita:

• Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe, Jumat (1/5/2026) sore.
• Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan perlawanan terhadap sistem yang dinilai menindas buruh dan rakyat.
• Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak pada kepentingan buruh dan masyarakat luas.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe, Jumat (1/5/2026) sore.

Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan perlawanan terhadap sistem yang dinilai menindas buruh dan rakyat.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu berlangsung hingga pukul 17.45 WIB.

Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi politik serta membacakan puisi sebagai bentuk ekspresi kritik terhadap kondisi buruh yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak pada kepentingan buruh dan masyarakat luas.

Ketua SMUR, Afrizal Zikri, dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Minggu (3/5/2026), menegaskan bahwa peringatan May Day tidak seharusnya dimaknai sebagai seremoni tahunan semata, melainkan sebagai momentum perjuangan.

Ia menilai kondisi buruh di Indonesia, khususnya di Aceh, masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya upah, minimnya jaminan sosial, serta ketidakpastian kerja yang terus berlanjut.

Baca juga: Janji Besar Prabowo di May Day 2026 Disorot, Pengamat Ragu: Ambisius Tapi Dana Dipertanyakan

Dalam aksi tersebut, SMUR juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Mereka mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh, penghentian praktik militerisasi di ruang sipil, serta penyelesaian persoalan pengangguran melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, mereka juga menuntut pendidikan gratis, penyelesaian kerusakan lingkungan, serta penurunan harga bahan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Mahasiswa juga meminta Pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam menangani persoalan daerah, termasuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan rekonstruksi pascabencana yang dinilai belum tuntas.

Mereka turut menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh agar sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.

Aksi tersebut berlangsung tertib dan menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan keadilan serta memperjuangkan hak-hak rakyat melalui ruang publik.