Beredar Flyer di Medsos Terkait Layanan Pengaduan Pergub JKA, Nurlis: Itu Hoaks

Ia merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), khususnya Pasal 67 ayat (2), yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran tersebut. 

Di mana sanski pidana penjara 4 tahun dan denda sampai Rp 5 miliar.

“Kalau UU ITE lebih berat lagi hukumannya, mencapai 6 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” katanya.

Nurlis juga mengingatkan bahwa praktik doxing memiliki dampak serius, baik secara hukum maupun terhadap keamanan individu.

“Selain melanggar hukum, doxing itu bertujuan untuk mengintimidasi, membungkam, balas dendam, dan pelecehan,” papar dia. 

Baca juga: Pergub JKA Berlaku, Dirut RSUD Zubir Mahmud: Pasien Emergency Tetap Dilayani, Administrasi Menyusul

Juga itu privasi dan terancam dengan aksi penipuan,” pungkasnya.(*)